Komisi VIII DPR RI Akan Pelajari Pengalaman Turki Untuk Percepat Pemenuhan Hak-Hak PerempuanKomisi VIII DPR RI Akan Pelajari Pengalaman Turki Untuk Percepat Pemenuhan Hak-Hak PerempuanKomisiVIIIDPRRIAkanPelajariPengalamanTurkiUntukPercepatPemenuhanHak-HakPerempuan

JAKARTA (Waspada.id): Sebagai upaya mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, Komisi VIII DPR RI akan memelajari pengalaman Parlemen Turki dalam pemberdayaan perempuan.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Parlemen Turki telah memiliki berbagai pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk memperluas partisipasi perempuan di berbagai sektor kehidupan.

"Pengalaman Turki tentang pemberdayaan perempuan, sekarang sudah sampai di posisi kesetaraan mendapatkan hak-hak kecerdasan buatan. Posisi apa saja yang menjadikan kemampuan perempuan Turki untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara," jelasnya usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Turki bersama Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Marwan menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan tersebut sejalan dengan ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI, terutama terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam kesempatan itu, Komisi VIII juga memaparkan berbagai regulasi yang telah dimiliki Indonesia untuk memperjuangkan hak perempuan.

"Secara khusus pembahasan dengan kunjungan ini sejalan dengan Komisi VIII. Urusannya pembicaraan tadi mengenai kesetaraan gender. Kita sudah menjelaskan posisi perjuangan Parlemen Indonesia tentang hak-hak perempuan. Berbagai undang-undang terkait sudah kita sampaikan," ujar politisi Fraksi PKB itu, sebagai mana dikutip dari Parlementaria

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini menilai, terdapat sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antara kedua parlemen, mulai dari pemberdayaan perempuan, pendidikan, hingga advokasi.

"Melihat perkembangan itu ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan. Pertama di bidang pemberdayaan, kemudian pendidikan, terutama juga advokasi. Tentu pembicaraan ini tidak bisa diselesaikan pertemuan satu hari," katanya.

Marwan berharap Komisi VIII DPR RI dapat melakukan kunjungan balasan ke Turki untuk mempelajari secara langsung berbagai pusat pemberdayaan perempuan dan lembaga pendidikan yang telah dikembangkan di negara tersebut.

"Mudah-mudahan kami bisa segera mengunjungi Turki, melihat pusat-pusat pemberdayaan maupun pendidikan yang ada di Turki. Pengalaman mereka akan kami coba diskusikan di Komisi VIII supaya mempercepat hak-hak perempuan terutama di daerah-daerah tertinggal," tuturnya.

Selain isu pemberdayaan perempuan, Marwan mengatakan Komisi VIII DPR RI juga melihat adanya kesamaan perhatian dengan Parlemen Turki dalam penanganan perempuan dan anak saat terjadi bencana. Hal tersebut dinilai dapat menjadi ruang kerja sama yang terus dikembangkan.

"Di Komisi VIII juga bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketika bencana terjadi, kita berhadapan dengan mengurusi perempuan dan anak. Ini tentu ada kesamaan," pungkasnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Kesetaraan Peluang bagi Perempuan dan Laki-laki Parlemen Turki Çiğdem Erdoğan menyatakan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia, terutama dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor strategis.

"Akan ada banyak kerja sama antara Indonesia dan Turki, khususnya memberdayakan perempuan di digital ekonomi, digital kecerdasan buatan untuk menjaga hak perempuan. Setelah ini kami akan membuat langkah konkret untuk ke depannya guna meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kesiapan Parlemen Turki untuk menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI dan GKSB DPR RI sebagai tindak lanjut pembahasan kedua parlemen.

"Saya sangat senang jika Komisi VIII dan juga persaudaran, GKSB Turki-Indonesia sebagai parlement kalau datang ke Turki kami sangat senang dan siap kapanpun," tutupnya. (id10)