Komisi X DPR Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS Dan Satu Data Dalam RUU Statistik

JAKARTA (Waspada.id): Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan dan pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola data nasional berjalan terintegrasi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Komisi X menyoroti perlunya batasan yang tegas antara pengertian statistik dan data dalam draf revisi undang-undang tersebut. Pasalnya, keberadaan BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kebijakan Satu Data Indonesia juga perlu ditempatkan secara proporsional agar keduanya dapat berjalan selaras.

Agung meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka arah kebijakan yang ingin dibangun melalui revisi UU Statistik, termasuk peta jalan penataan kelembagaan dan tata kelola data nasional.

“Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro di rapat pembicaraan Tingkat I pembahasan DIM, RUU tentang Statistik bersama Tim Panja

Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, kejelasan arah kebijakan diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Terlebih, BPS telah memiliki infrastruktur dan jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga daerah. Bahkan, terdapat rencana penguatan pendampingan statistik hingga tingkat kecamatan.

Karena itu, Komisi X meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penjelasan komprehensif mengenai desain koordinasi, sinkronisasi, serta pembagian peran antara BPS dan pengelola kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang nantinya tidak justru menciptakan tumpang tindih fungsi maupun kelembagaan.

Selain persoalan tata kelola, Komisi X juga menekankan pentingnya pengkajian substansi RUU secara mendalam dan berbasis metode ilmiah. Agung mengingatkan bahwa setiap rumusan norma harus didukung kajian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Polri kan juga bilang penanganan kasus berdasarkan kajian-kajian metode ilmiah, tindakan tegas dan terukur. Yang di sini pun juga kami berharap diberlakukan,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota Panja Komisi X DPR RI serta perwakilan pemerintah dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) , Kementerian Hukum, dan BPS.

Melalui pembahasan DIM secara mendalam, Komisi X berharap RUU Statistik dapat menghadirkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, menjamin kejelasan kewenangan, serta mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional. (id10)