Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB Hanya 13,46 Persen

JAKARTA (Waspada.id): Berdasarkan data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2026, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sebesar 13,46 persen, meskipun sektor pertanian menampung 28,20 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia.

Data BPS ini memperlihatkan Sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Tetapi, besarnya jumlah pekerja yang bergantung pada sektor ini belum sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Peneliti Center for Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Afaqa Hudaya menilai kesenjangan tersebut menunjukkan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.

Menurutnya, persoalan ini juga terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya mencapai 0,46 persen pada kuartal III 2026. Capaian tersebut jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen.

Jadi, sektor ini menampung pekerja paling banyak, tapi ironinya sumbangannya terhadap output ekonomi justru jauh lebih kecil dari porsi pekerjanya itu sendiri," tutur Afaqa dalam Diskusi Publik Tanggapan Atas Kinerja Ekonomi Indonesia Triwulan III 2026 yang digelar daring, Jumat (6/11/2026).

Sebagai perbandingan, sektor industri pengolahan hanya menyerap 13,75 persen tenaga kerja, tetapi mampu memberikan kontribusi sebesar 19,22 persen terhadap PDB nasional.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas pekerja pertanian secara rata-rata masih jauh di bawah pekerja di sektor industri pengolahan.

Afaqa memperkirakan produktivitas seorang pekerja pertanian hanya sekitar separuh dari rata-rata produktivitas pekerja nasional.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan dalam kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, meskipun ekonomi nasional tumbuh cukup tinggi, manfaat pertumbuhan belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama keluarga petani dan buruh tani di pedesaan.

"Polanya ada pola yang terbalik dari eh sektor pertanian ini. Kemudian kalau kita bandingkan porsi output dengan porsi tenaga kerjanya, produktivitas seorang pekerja pertanian ini berarti sekitar separuh dari rata-rata pekerja nasional. Jadi, ketika sektor yang menopang pekerja paling banyak justru tumbuh paling lambat," jelasnya.

Menurut Afaqa, lambatnya pertumbuhan sektor pertanian berpotensi membuat pendapatan jutaan keluarga petani, buruh tani, hingga nelayan sulit mengalami peningkatan yang berarti.

Dia juga menyoroti kebijakan hilirisasi yang saat ini didorong pemerintah, termasuk pada komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Menurutnya, hilirisasi memang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, tetapi manfaatnya harus turut dirasakan oleh petani sebagai pemasok bahan baku.

Afaqa mengingatkan agar nilai tambah dari proses hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi di sektor industri pengolahan atau bagian hilir rantai produksi.

"Jadi, nilai tambah itu perlu dijaga agar tidak larut ke hilir. Tapi di hulunya juga penting untuk kita bisa menjadi perhatian bersama," ucapnya.

Dia menilai pemerataan nilai tambah antara sektor hulu dan hilir perlu menjadi perhatian agar kesenjangan produktivitas antara sektor pertanian dan industri tidak semakin melebar.

Dengan jumlah tenaga kerja yang besar, peningkatan produktivitas pertanian menjadi penting agar sektor tersebut tidak hanya menjadi penampung tenaga kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. (Id88)