Kopdes Merah Putih Bidik Penghematan Subsidi Rp150 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memasang target besar melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jaringan koperasi yang dibangun hingga tingkat desa tersebut ditargetkan mampu menekan kebocoran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun setiap tahun.

Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara, Dony Oskaria mengatakan, penghematan tersebut diharapkan tercapai melalui sistem distribusi dan data penerima subsidi yang terintegrasi.

Menurut Dony, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sistem daring bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi. Sistem tersebut nantinya menghubungkan penyaluran subsidi dengan basis data masyarakat yang memang berhak menerima bantuan.

Untuk mendukung pengembangan Kopdes sebagai jaringan distribusi utama di tingkat desa, pemerintah mengalokasikan investasi sekitar Rp80,28 triliun.

“Teman-teman bisa bayangkan, paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun,” kata Dony di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Kopdes Jadi Saluran Distribusi Subsidi

Dony menjelaskan, Kopdes nantinya tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga berfungsi sebagai saluran resmi distribusi barang-barang subsidi hingga ke wilayah perdesaan.

Dengan jaringan yang menjangkau berbagai desa, pemerintah berharap Kopdes dapat membantu membangun satu basis data tunggal sekaligus memperketat pengawasan penyaluran subsidi di lapangan.

Fungsi Kopdes juga akan diperluas untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan. Ketika terjadi kenaikan harga, pemerintah dapat memanfaatkan jaringan Kopdes untuk melakukan operasi pasar dan menyalurkan bahan pokok secara langsung kepada masyarakat.

“Kalau misalnya harga beras naik, kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes dengan harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” ujar Dony.

Perluas Akses Keuangan Desa

Selain distribusi barang dan subsidi, pemerintah juga menyiapkan Kopdes sebagai bagian dari strategi memperluas inklusi keuangan masyarakat desa.

Kopdes nantinya dapat berperan sebagai agen layanan perbankan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu selalu datang ke kantor bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan.

Pemerintah juga berharap keberadaan Kopdes dapat mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir dan pinjaman informal dengan bunga tinggi.

Dony mengatakan pembiayaan dengan tingkat bunga sekitar 8% akan disalurkan melalui jaringan Kopdes untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Untuk memperkuat kegiatan ekonomi lokal, Kopdes juga akan diintegrasikan dengan jaringan logistik PT Pos Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, Kopdes dapat berfungsi sebagai agen logistik bagi pelaku usaha desa. Produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa diharapkan bisa lebih mudah dikirim dan dipasarkan ke berbagai wilayah.

Pemerintah menilai integrasi berbagai fungsi tersebut dapat membuat Kopdes bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi desa.

Dengan jaringan distribusi yang menjangkau hingga pelosok, pemerintah berharap Kopdes mampu meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas akses pembiayaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan. (Lip6)