KPPU Ingatkan Pengelola KEK Sei Mangkei: Tarif Layanan Harus Wajar, Akses Tenant Tak Boleh Diskriminatif

SIMALUNGUN (Waspada.id): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei agar menetapkan tarif layanan secara wajar dan transparan. Pengelola kawasan juga diminta memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh akses layanan yang objektif dan tidak diskriminatif.

Peringatan tersebut disampaikan KPPU saat melakukan kunjungan dan diskusi bersama PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) dan PT Pertagas Niaga di KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Jumat (16/10).

Kunjungan dipimpin Anggota Komisioner KPPU Muhammad Fanshurullah Asa, didampingi Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Shobi Kurnia, serta tim KPPU Kanwil I.

Rombongan diterima Kepala Pengembangan PT KINRA Widoyoko, Kasubag Pengembangan PT KINRA Ruri, serta perwakilan PT Pertagas Niaga, Ega dan Wahyu.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mencakup perkembangan pengelolaan kawasan, realisasi investasi, hingga kebutuhan dan pemanfaatan gas bumi untuk menopang aktivitas industri di KEK Sei Mangkei.

Berdasarkan pemaparan dalam diskusi, sebanyak 12 tenant telah beroperasi di kawasan tersebut. Kebutuhan gas bumi juga menunjukkan peningkatan, dari 5,5 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) pada 2025 menjadi 8,8 MMSCFD pada Triwulan I 2026. Sementara itu, kapasitas terpasang mencapai 75 MMSCFD.

Tarif Layanan Jadi Perhatian KPPU

Di tengah pengembangan kawasan industri, KPPU menyoroti pentingnya tata kelola layanan yang mendukung persaingan usaha sehat. PT KINRA selaku pengelola kawasan diingatkan agar tidak menyalahgunakan posisinya dalam menentukan tarif berbagai layanan, termasuk listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya.

Penetapan tarif harus dilakukan secara transparan, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan struktur biaya serta ketentuan yang berlaku.

Selain tarif, KPPU menekankan pentingnya memberikan akses layanan secara objektif dan tidak diskriminatif kepada seluruh tenant. Langkah tersebut diperlukan agar biaya penggunaan fasilitas kawasan tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan maupun mengembangkan kegiatan industrinya.

Kepastian tarif dan kesetaraan akses layanan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus menjaga agar pengelolaan fasilitas kawasan tidak menghambat persaingan antarpelaku usaha.

Infrastruktur Gas Bumi Dukung Daya Saing Industri

Selain tata kelola layanan, KPPU turut mendalami peran infrastruktur energi dalam mendorong efisiensi industri dan meningkatkan daya tarik investasi di Sumatera Utara.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai–Sei Mangkei. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan energi industri, seiring meningkatnya pemanfaatan gas bumi di kawasan.

Ketersediaan energi yang memadai dan efisien diharapkan dapat menunjang operasional perusahaan, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan daya tarik KEK Sei Mangkei bagi investor.

Melalui kunjungan tersebut, KPPU mendorong pengembangan kawasan industri dan infrastruktur energi berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola yang baik serta prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dengan demikian, KEK Sei Mangkei diharapkan tidak hanya berkembang sebagai pusat kegiatan industri dan investasi, tetapi juga mampu menyediakan lingkungan usaha yang efisien, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi para pelaku usaha.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri sekaligus mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Sumatera Utara. (id09)