Kunjungi Samosir, Marwan Dasopang Salurkan Bantuan Sosial Ekonomi

SAMOSIR (Waspada.id): Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun akan dievaluasi dan diarahkan menuju kemandirian ekonomi.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja Reses Komisi Vlll DPR RI ke Samosir dalam rangka Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial (Kemensos) RI, meliputi sosialisasi Sekolah Rakyat dan penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Kamis (5/11), di Hutaraja, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kec. Pangururan.

Marwan mengakui kunjungannya ke Samosir terbilang terlambat, mengingat dirinya telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode.

“Saya sebenarnya malu datang ke sini karena sudah tiga periode. Saya mengunjungi Samosir terakhir pada saat periode pertama,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Marwan menegaskan bahwa kebijakan bantuan sosial ke depan akan lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta masyarakat terdampak bencana.

Ia mengaku prihatin masih ditemukannya masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu, tetapi tetap menerima bantuan sosial. Sementara itu, masyarakat yang benar-benar miskin justru belum tersentuh bantuan.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari persoalan ketidakakuratan data penerima manfaat yang masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Marwan juga menegaskan, penerima PKH yang telah menerima bantuan selama lebih dari lima tahun akan dievaluasi. Keluarga yang dinilai telah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari program, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih layak menerima.

“Penerima PKH di atas lima tahun akan kita berhentikan. Mereka yang sudah diberhentikan karena lima tahun, kemudian disiapkan keluarga lain yang memang patut menerima PKH,” katanya.

Meski demikian, Marwan menekankan bahwa keluarga penerima manfaat yang memiliki potensi usaha perlu mendapatkan pendampingan dan bantuan permodalan agar mampu mandiri sebelum keluar dari program bantuan sosial.

“Kita bantu supaya bisa berhenti dari PKH dan berupaya menjadi orang yang lebih sejahtera melalui bantuan permodalan usaha,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar setiap tahun untuk bantuan permodalan usaha bagi keluarga penerima manfaat yang diarahkan menuju kemandirian ekonomi.

Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial, Marwan menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan Kementerian Sosial agar pelaksanaan program bantuan sosial tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya di Komisi VIII terus mengawal dan tidak membiarkan kementerian berlaku kejam kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sosial Kabupaten Samosir, Hans Sidabutar, menyampaikan harapan besar atas kehadiran Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut. Menurutnya, setiap kunjungan pimpinan ke Samosir diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

“Kehadiran Ketua Komisi VIII DPR RI ini membawa harapan yang luar biasa. Setiap pimpinan yang datang ke Samosir pasti meninggalkan hal-hal yang baik, sehingga ke depan Samosir bisa naik kelas,” ujarnya.

Hans juga berharap jumlah KPM PKH di Kabupaten Samosir terus berkurang setiap tahun, seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Harapan saya, KPM PKH ini tidak bertambah tahun depan, tetapi semakin berkurang. Dengan demikian, perekonomian kita bisa naik kelas. Jangan selamanya berebut menjadi penerima bansos dari pemerintah,” katanya.

Ia turut berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat agar jumlah penerima bantuan sosial semakin berkurang melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hans menambahkan, kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Samosir.

“Kawasan Danau Toba adalah destinasi super prioritas dan mungkin akan menjadi wisata kelas premium. Kita aminkan saja itu. Peluang yang ada ke depan harus dimanfaatkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Samosir dari Fraksi PKB, Nasip Simbolon, menilai kehadiran Marwan Dasopang menjadi momentum penting dalam melihat keberlanjutan program PKH dan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat.

Ia mengatakan, pengurangan jumlah penerima bantuan setiap tahun berdasarkan desil ekonomi perlu menjadi perhatian, terutama apabila terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Nasip juga menyoroti kondisi keuangan Kabupaten Samosir yang dinilai semakin terbatas akibat penurunan kemampuan fiskal daerah setiap tahun.

“Kami berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat, termasuk DPR RI, tidak mengorbankan pemerintah kabupaten yang kemampuan keuangannya rendah, termasuk Samosir,” ujarnya.

Nasip menjelaskan, masyarakat yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial kerap mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Padahal, pendataan penerima manfaat dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial.

Melalui kegiatan diseminasi tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Samosir semakin memahami kebijakan bantuan sosial, sekaligus memanfaatkan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pada kesempatan itu, Marwan Dasopang didampingi Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon serta anggota DPRD Samosir dari Fraksi PKB, Pantas Limbong, Noni Situmorang dan Erwin Nainggolan, menyerahkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) kepada tiga penerima manfaat.

Bantuan masing-masing sebesar Rp5 juta diberikan kepada Aspani Sinabutar untuk usaha pertanian, Remida Rumapea untuk usaha pertanian kopi, serta Dorlan Hutasoit untuk pengembangan usaha warung kelontong.

Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Usai menyerahkan bantuan PPSE, Marwan Dasopang melanjutkan kunjungannya dengan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada Gereja HKBP Bolon Pangururan. (id103)