Kurikulum Saja Tak Lagi Cukup, Industri dan Sekolah Perlu Belajar Bersama

BANDA ACEH (Waspada.id): Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Di saat yang sama, industri terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dua kondisi itu memperlihatkan satu persoalan yang sama, yaitu apa yang dipelajari di ruang kelas belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan dunia kerja.

Kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) menjadikan pendidikan sebagai pilar utama program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bagi perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi itu, membangun menara saja tidak cukup jika sumber daya manusia yang akan mengoperasikan dan mengembangkan teknologi belum memiliki kompetensi yang sesuai.

Head of CSR Department TBIG, Arief Wibisono, mengatakan perusahaan tidak memandang CSR sebagai kegiatan filantropi yang sekadar menyalurkan bantuan. Menurutnya, program yang dijalankan diarahkan untuk menciptakan nilai bersama (creating shared value), yaitu menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan.

"Keberhasilan sebuah program tidak bisa diukur dari berapa besar dana yang dikeluarkan. Yang harus kita lihat adalah perubahan positif yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Arief dalam kelas Journalism Fellowship on CSR (JFC) 2026 secara daring, Rabu (1/7/2026).

Karena itu, pendekatan yang dipilih bukan memberikan bantuan sesaat, melainkan memperkuat kualitas pendidikan vokasi melalui penyusunan kurikulum, pelatihan guru, peningkatan kompetensi siswa, hingga membuka pengalaman belajar langsung di lingkungan industri. Menurut Arief, transformasi digital harus dibarengi kesiapan sumber daya manusia agar perkembangan teknologi tidak justru melahirkan kesenjangan baru.

"Kami melihat ada ruang kolaborasi untuk mengembangkan skill SDM melalui transfer knowledge, penyusunan kurikulum, pelatihan, hingga memberikan pengalaman langsung di bidang industri," ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat CSR Advisor TBIG, Fahmi Alatas. Ia menilai masih banyak pihak memahami CSR sebatas aktivitas berbagi keuntungan perusahaan, padahal konsep creating shared value menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari keberlangsungan bisnis.

"Logika dari creating shared value itu bukan untung terus bantu masyarakat, tapi bisnis bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya ikut berkembang," kata Fahmi.

Ia menjelaskan, kurikulum unggulan yang dikembangkan bersama sekolah bukan lahir karena kualitas pendidikan vokasi dinilai buruk. Justru, menurutnya, sekolah telah bekerja keras mengikuti perkembangan zaman, hanya saja laju perubahan industri jauh lebih cepat dibanding kemampuan sekolah memperbarui teknologi maupun materi pembelajaran.

"Program ini hadir bukan karena kurikulum SMK itu jelek. Kami justru belajar dari kurikulum SMK. Kendalanya, industri bergerak terlalu cepat sehingga sulit dikejar lembaga pendidikan," ujarnya.

Karena itu, kolaborasi dipandang menjadi jalan tengah. Industri membawa pengalaman dan teknologi terbaru, sementara sekolah tetap menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan. Dengan cara tersebut, kurikulum tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia kerja.

Hingga kini, program pendidikan TBIG telah menjangkau 64 sekolah di 14 provinsi, bekerja sama dengan 17 mitra industri, melibatkan lebih dari 3.200 siswa, meningkatkan kompetensi 105 guru, serta mengantarkan 84 peserta terserap ke dunia kerja. Namun bagi perusahaan, angka bukanlah tujuan akhir.

"Yang paling penting adalah setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih baik memasuki dunia kerja, memperoleh pengalaman industri, dan memiliki kepercayaan diri menghadapi tantangan," kata Arief. (Hulwa)