Lama Dibiarkan Mangkrak, Proyek Reaktivasi Jalur KA Binjai-Besitang Menuai Sorotan

LANGKAT (Waspada.id): Ternyata, tidak hanya pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang - Langsa saja yang mangkrak, tapi proses pembangunan proyek reaktivasi jalur KA Binjai - Besitang juga tidak jelas keberlanjutannya.

Proyek reaktivasi jalur KA Binjai-Besitang yang digarap pada tahun 2015 tak jelas progresnya.

Moda transportasi massal yang diproyeksikan siap beroperasi tahun 2018 ternyata tidak lebih hanya sebuah mimpi.

Terbukti, sampai mendekati akhir tahun 2026, 'kuda besi' ini tidak juga kunjung beroperasi.

Akibat tak beroperasinya kereta api, material vital milik perusahaan BUMN ini, seperti paku rel menjadi sasaran kawanan maling.

Aksi pencurian besi terjadi di beberapa lokasi jalur. Menurut pengamatan waspada.id, Jumat (13/11), material besi untuk mengikat bantalan beton dengan rel (pantrol) di Kel. Bukit Kubu, sudah cukup banyak yang hilang digasak maling.

Pantrol yang raib disatroni kawanan maling di sepanjang jalur kereta sudah tidak terhitung jumlahnya. Maling begitu leluasa menjalankan aksinya akibat minimnya pengawasan dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan.

Tidak hanya itu, sejumlah material besi pada jembatan yang berada di kawasan Babalan, Kec. Brandan Barat, sudah banyak yang raib dimakan 'rayap besi'. Bahan rel KA juga tak luput dari sasaran pencurian, seperti yang terjadi di kawasan Teluk Bakung, Tanjungpura.

Dampak mangkraknya pembangunan proyek reaktivasi jalur KA Binjai - Besitang cukup banyak menimbulkan efek kerugian bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

Tidak jelas, entah sampai kapan proyek ini terus dibiarkan terbengkalai, sebab sampai sejauh ini belum ada terlihat tanda-tanda proyek yang mangkrak ini akan dikerjakan ulang.

Proyek reaktivasi ini menjadi beban negara. Bagaimana tidak, kalau pun proyek yang sudah cukup lama mangkrak ini dikerjakan kembali, tentu membutuhkan suntikan biaya tambahan yang nilainya super besar, karena banyak yang harus dibenahi ulang.

Proyek ambisius diera pemerintahan Presiden Jokowi ini meninggalkan beban cukup berat di pundak Ibu Pertiwi. Triliunan rupiah dana yang dianggarkan pemerintah untuk pembangunan jalur KA Besitang-Langsa dan Binjai - Besitang, tapi hasilnya masih jauh dari ekspektasi.

Pantauan di lapangan, bantalan beton yang telah bergeser akibat diterjang banjir pada tahun 2025 lalu, hingga kini masih dibiarkan bergelimpangan. Aset vital yang dibeli dari hasil keringat rakyat ini terkesan seperti benda yang tidak berguna.

Begitu juga dengan bangunan tembok di emplasment stasiun yang rubuh diterjang banjir setahun lalu, hingga kini dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya dari perusahaan 'plat merah' ini untuk membangunnya kembali.

Akses jalan masuk menuju stasiun dari depan kantor lurah Bukit Kubu sangat becek bagaikan kubangan kerbau. Adapun tanah masyarakat yang telah dibebaskan PT KAI dengan ganti untung hingga kini belum juga dibangun jalan.

Proyek reaktivasi jalur KA yang sebelumnya sudah hampir rampung, kini ditumbuhi semak belukar akibat tidak adanya perawatan secara berkelanjutan. Mencermati kondisi di lapangan, membuat miris masyarakat yang melihatnya.

Kegagalan proyek reaktivasi jalur KA Binjai - Besitang berpotensi merugikan keuangan. Karena itu, masyarakat meminta Jampidus Kejaksaan Agung atau KPK untuk melakukan pengusutan, seperti pengusutan proyek jalur KA Besitang-Langsa yang sarat dengan praktik korupsi.

Dalam proyek pembangunan jalur KA Besitang-Langsa, Jampidsus telah menyeret sejumlah pihak, mulai dari Dirjen Perkeretaapian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat terkait lainnya, hingga pihak swasta. Para koruptor ini sudah dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor.

Mega proyek pembangunan jalur KA yang rencananya menghubungkan provinsi Aceh-Sumatera Utara ini menjadi catatan buram. Anggaran super besar yang digelontorkan negara ternyata menjadi proyek gagal yang sarat dengan aroma rasuah.

Semasa pemerintahan Jokowi, ruas tol Sumut- Aceh dibangun secara bersamaan dengan jalur KA. Pembangunan ini tentunya menguras anggaran yang cukup besar, padahal mobilitas kenderaan yang menghubungi dikedua provinsi ink tidak sepadat seperti di Pulau Jawa.

Sejumlah kalangan menilai, pembangunan ini infrastruktur jalan tol dan jalur KA secara bersamaan sebuah pemborosan dan belum begitu urgen. Kalau pun dibangun jalan tol, tidak ada masalah, tapi pembangun jalur KA sebaiknya ditunda dulu karena mobilitas kenderaan tak sepadat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Pada November 2026, seperti dilansir detik.com, Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo, mengatakan rel di kawasan Tanjung Pura merupakan bagian dari proyek reaktivasi Binjai–Besitang yang dikerjakan BTP Kelas I Medan.

Menurut KAI, pekerjaan tersebut belum diserahkan kepada PT KAI dan masih menjadi kewenangan BTP. (id24)