Langgar Patokan Harga Pangan, Pedagang Terancam Denda Rp1,5 Miliar hingga 7 Tahun Penjara

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memperketat pengawasan terhadap perdagangan komoditas pangan. Pedagang maupun pelaku usaha yang menjual bahan pangan di atas ketentuan harga resmi, seperti beras dan minyak goreng, terancam sanksi tegas mulai dari pencabutan izin usaha hingga pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar.

Ketegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, melalui surat edaran mengenai pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta harga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran menegaskan, pemerintah telah menetapkan aturan HET dan HPP untuk 19 jenis komoditas pangan pokok. Komoditas tersebut mencakup beras, minyak goreng, bawang, daging, hingga telur ayam ras.

"Barang siapa yang melanggar HET dan HPP diberi sanksi. Harga acuan tertinggi dan harga pembelian pemerintah itu ada sanksinya, mulai dari sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi," tegas Amran saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada Komoditas Beras, Minyak Goreng, Telur Ayam, Daging Ayam, Jagung, Gula Pasir, dan Pangan Pokok Tertentu.

Surat edaran itu ditandatangani Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, atas nama Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada 10 November 2026. Amran meminta ketentuan tersebut segera disosialisasikan dan diterapkan di lapangan.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, outlet BUMN/BUMD, hingga downline distributor.

Pengaturan sanksi secara terperinci tercantum dalam poin 4 surat edaran. Pengawasan melibatkan Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Dandim, hingga Aparat Penegak Hukum (APH).

Pelanggaran terhadap ketentuan HPP, HET, dan harga beras SPHP akan dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, meliputi:

Peringatan tertulis.

Denda.

Pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.

Pencabutan perizinan berusaha.

Penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen.

Tidak hanya sanksi administratif, pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana di bidang pangan juga dapat berujung pada proses hukum.

"Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal terjadi tindak pidana di bidang pangan, Pengawas melaporkan kepada penyidik berwenang dengan pengenaan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1,5 miliar," tulis dokumen edaran tersebut.

Daftar Harga Acuan 19 Komoditas Pangan

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah juga mencantumkan batas harga acuan untuk 19 jenis komoditas pangan pokok. Ketentuan harga tersebut meliputi HET dan HPP di tingkat produsen maupun konsumen.

Berikut rincian harga acuan komoditas pangan:

1. Gabah Kering Panen

HAP: Rp6.500/kg (Inpres Nomor 4/2026).

2. Beras Premium

Zona 1: HET Rp14.900/kg.

Zona 2: HET Rp15.400/kg.

Zona 3: HET Rp15.800/kg.

(Kepbadan Nomor 299/2025).

3. Beras Medium

Zona 1: HET Rp13.500/kg.

Zona 2: HET Rp14.000/kg.

Zona 3: HET Rp15.500/kg.

Gudang Bulog: HPP Rp12.000/kg.

(Kepbadan Nomor 299/2025).

4. Beras SPHP

Zona 1: HET Rp12.500/kg.

Zona 2: HET Rp13.100/kg.

Zona 3: HET Rp13.500/kg.

(Kepbadan Nomor 224/2025).

5. Minyakita

HET: Rp15.700/kg (Kepmendag Nomor 1028/2024).

6. Kedelai Biji Kering

Lokal: HET Rp11.400/kg.

Impor: HET Rp12.000/kg.

7. Bawang Merah

Rogol kering panen: HPP produsen Rp25.000–Rp30.000/kg; HET konsumen Rp36.500–Rp41.500/kg.

Konde basah: HPP produsen Rp18.500–Rp20.000/kg.

Konde kering askip: HPP produsen Rp32.000/kg.

8. Bawang Putih

Wilayah non-3TP: HET Rp38.000/kg.

Indonesia Timur dan wilayah 3TP: HET Rp40.000/kg.

9. Cabai Rawit Merah

HPP produsen: Rp25.000–Rp31.500/kg.

HET: Rp40.000–Rp57.000/kg.

10. Cabai Merah Keriting

HPP produsen: Rp22.000–Rp29.600/kg.

HET: Rp37.000–Rp55.000/kg.

11. Gula Konsumsi

Wilayah luar Indonesia Timur/3TP: HET Rp17.500/kg.

Indonesia Timur dan wilayah 3TP: HET Rp18.500/kg.

12. Daging Sapi

Sapi hidup (produsen): HPP Rp59.950/kg.

Segar paha depan: HET Rp130.000/kg.

Segar paha belakang: HET Rp140.000/kg.

Paha depan beku: HET Rp105.000/kg.

13. Daging Kerbau (Beku/Impor)

HET: Rp99.000/kg.

14. Jagung Pipilan Kering

Peternak (kadar air 15%): HET Rp5.800/kg.

Kadar air 18–20%: HPP Rp5.500/kg.

Gudang Bulog: HPP Rp6.250–Rp6.400/kg.

(Perbadan Nomor 6/2024 dan Kepbadan Nomor 381/2025).

15. Telur Ayam Ras

HPP produsen: Rp26.500/kg.

HET: Rp30.000/kg.

16. Bibit DOC Layer

HET peternak: Rp9.000–Rp11.000/ekor.

17. Bibit Pullet

HET: Rp80.000/ekor.

18. Daging Ayam Ras

HPP produsen: Rp25.000/kg.

HET konsumen: Rp40.000/kg.

19. DOC Broiler

HET peternak: Rp6.500–Rp7.000/ekor.
(Lip6)