Laporan Reses Dapil I DPRD Medan, Dr. Dra. Lily, M.B.A., M.H: Warga Keluhkan Banjir, Jalan Rusak hingga Bansos

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Kota Medan, Dr. Dra. Lily, M.B.A., M.H, mewakili anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan, menyampaikan laporan hasil reses Dapil I pada rapat paripurna penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2026 dari Daerah Pemilihan (Dapil) I hingga V, Senin (31/8).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra. Hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan, pimpinan OPD, serta anggota DPRD Kota Medan.

Disampaikan Lily MBA, pada bidang infrastruktur, warga banyak mengeluhkan drainase yang tersumbat dan sungai yang mengalami pendangkalan sehingga menyebabkan banjir setiap kali hujan deras. Warga juga meminta normalisasi sungai, perbaikan drainase, pengaspalan jalan rusak serta pembetonan tebing sungai yang rawan longsor.

"Keluhan serupa disampaikan warga di kawasan Tanjung Gusta, Helvetia, Titi Rantai, Babura, Kesawan, Sei Agul, Sei Putih dan Cinta Damai," ucapnya.

Selain itu, warga meminta perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan penggantian tiang listrik yang lapuk atau miring. Minimnya penerangan dinilai membuat sejumlah kawasan rawan tindak kriminal, termasuk pencurian dan begal.

Persoalan kesehatan juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan, penggunaan aplikasi Mobile JKN bagi warga lanjut usia yang tidak memiliki telepon pintar, hingga masih adanya keluhan pasien UHC Premium yang kesulitan mendapatkan pelayanan karena alasan keterbatasan kamar.

Dilanjutkan Politisi PDI Perjuangan ini, dibidang pendidikan, masyarakat meminta beasiswa dan pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, peningkatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), serta penghapusan pungutan liar di sekolah. Sejumlah warga juga mengusulkan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Sementara di bidang sosial, banyak warga mempertanyakan mekanisme penerimaan bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), PIP serta penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Keluhan juga datang dari lansia, penyandang disabilitas, janda dan warga kurang mampu yang mengaku belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Masalah keamanan lingkungan turut menjadi sorotan. Warga meminta pemberantasan narkoba, penertiban geng motor, patroli malam untuk mencegah pencurian serta penanganan aktivitas yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Aspirasi lainnya menyangkut pengangkutan sampah, penertiban hewan ternak yang berkeliaran, fasilitas pos ronda serta persoalan administrasi kependudukan bagi warga lanjut usia yang tidak memiliki gawai.

"Hasil reses ini akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 2027. Pemko Medan diharapkan menentukan skala prioritas dan mempercepat tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat melalui OPD terkait, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan warga dapat semakin meningkat," tutur Lily MBA.