Lewat TKD Tambahan, Bronjong Pardomuan–Mosa Dibangun Kembali Amankan Akses Warga

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Pembangunan bronjong pengaman jalan ruas Pardomuan–Mosa di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, sedang berjalan. Proyek senilai Rp1,48 miliar ini dibiayai melalui TKD Tambahan 2026 sebagai langkah pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor November 2025. Hingga 6 November 2026, progres pekerjaan telah mencapai 25–30 persen dan ditargetkan selesai Desember 2026.

TKD Tambahan adalah dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung ke rekening pemerintah kabupaten/kota, sehingga mempercepat penanganan kerusakan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ikut terdampak bencana.

Syawal Amri Pulungan (27), Pengawas Pekerjaan dari Bidang Bina Marga II Dinas PUPR Tapanuli Selatan, menjelaskan: “Dengan adanya program TKD Tambahan ini, pemerintah daerah terbantu dalam menangani bencana alam sekaligus meringankan beban APBD. Tujuannya agar jalan yang rusak akibat longsor dapat diamankan kembali, sehingga masyarakat yang melintas tidak merasa was-was lagi.”

Jalur Pardomuan–Mosa mengalami kerusakan di 8–10 titik akibat diterjang banjir dan longsor. Pekerjaan mencakup pemotongan tanah longsor, pembersihan saluran drainase, penggalian pondasi, serta pemasangan bronjong di 4–5 titik rawan dengan total kebutuhan material mencapai 700–750 meter kubik.

“Di titik ketiga terdapat box culvert yang tertutup longsor, sehingga aliran air dialihkan sementara agar tidak kembali menggerus badan jalan,” tambah Syawal.

Secara keseluruhan, Kabupaten Tapanuli Selatan menerima alokasi TKD Tambahan 2026 sebesar Rp255,89 miliar. Sebesar Rp153,58 miliar dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana umum, Rp55,15 miliar untuk pemulihan sosial dan ekonomi, Rp12,78 miliar untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta alokasi lainnya untuk kesiapsiagaan bencana dan rehabilitasi fasilitas publik.

Bangun Harahap (45), warga Desa Gunung Baringin, menyambut positif kehadiran proyek ini. Selama setahun terakhir, warga harus melintasi jalan yang bahunya tergerus dan rawan longsor. “Kami cemas setiap kali melintas. Terima kasih kepada pemerintah, semoga pekerjaannya maksimal dan awet,” ungkapnya.

Pelaksana pekerjaan, CV Lestari, memiliki waktu 120 hari kalender untuk menyelesaikan proyek yang dimulai sejak Oktober 2026. Kendala sempat muncul berupa cuaca, kerusakan alat berat, dan kelangkaan batu, namun kini telah diantisipasi melalui kesepakatan dengan pemasok material.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemulihan pascabencana Sumatera akan terus berjalan. “Kita tidak akan berhenti menangani dalam rangka menyelamatkan rakyat,” ujarnya. Kementerian PU telah mengalokasikan Rp21,42 triliun untuk rehab-rekon di Sumatera, sejalan dengan Rencana Induk PRRP Sumatera 2026–2028 yang mengarahkan penguatan tebing dan tanggul sungai secara berkelanjutan.

Proyek ini tidak sekadar memperbaiki jalan, tetapi juga membangun perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman bencana berulang — agar warga Pardomuan–Mosa dapat melintas tanpa rasa was-was lagi.

Negara Hadir

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan terus berjalan melalui pembangunan bronjong pengaman jalan Pardomuan–Mosa sebagai bagian dari upaya memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor. Kehadiran negara diwujudkan melalui dukungan anggaran TKD Tambahan 2026 dari pemerintah pusat yang memungkinkan pemerintah daerah mempercepat penanganan titik-titik kerusakan, sekaligus meringankan beban APBD yang turut terdampak bencana.

Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembersihan material longsor, perbaikan saluran drainase, penggalian pondasi hingga pembangunan bronjong untuk melindungi jalan dari ancaman longsor dan gerusan air sungai. Kerja keras tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, dan masyarakat dalam memastikan pemulihan berjalan secara bertahap dan tepat sasaran. Melalui pembangunan ini, negara tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga berupaya mengembalikan keamanan, kelancaran mobilitas, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.