Lewat TKD Tambahan, Jembatan Gantung di Bulu Soma Kembali Dapat Diandalkan Warga

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Jembatan gantung (rambin) yang menjadi satu-satunya akses warga Dusun Bulu Soma, Desa Sihuikhuik, Kecamatan Angkola Selatan, kini kembali diperbaiki.

Rehabilitasi sepanjang sekitar 40 meter ini dibiayai melalui alokasi TKD Tambahan 2026 senilai Rp399.990.000, dikerjakan CV Pardomuan Jaya di bawah pengawasan Dinas PUPR Pemkab Tapanuli Selatan. Hingga Minggu (8/11/2026), progres keseluruhan telah mencapai 45 persen, dan jembatan gantung sendiri hampir selesai, tinggal tahap pengecatan.

Selain jembatan gantung, pekerjaan juga mencakup perbaikan plat beton yang hancur dan pembangunan jalan cor rabat sepanjang sekitar 50 meter. Ketiga pekerjaan ini sangat dinantikan oleh sekitar 100 kepala keluarga di dusun tersebut, serta warga dari kawasan Simpang, Simpang Sisakil, dan Ekapur yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit di seberang sungai.

Pengawas pekerjaan dari Bidang Bina Marga II Dinas PUPR Pemkab Tapanuli Selatan, Efrin Gultom (30), menjelaskan bahwa rehabilitasi jembatan gantung mencakup penggantian balok jembatan, jik-jak, lantai jembatan, serta hanger atau gantungan besi, lalu dilanjutkan dengan pengecatan ulang.

Untuk perbaikan plat beton, lebarnya sekitar 3 meter, panjang 2,5 meter, dan kedalaman 2 meter — dimulai dari pembongkaran struktur lama, pembangunan pondasi dan abutmen, hingga pengecoran ulang menggunakan besi ulir. Sementara jalan cor rabat dibangun memanfaatkan sisa anggaran untuk memperpanjang jalur akses warga.

“Jembatan ini merupakan urat nadi warga untuk menuju kebun dan mengangkut hasil tani. Karena itu, kami pastikan setiap komponen yang rusak diganti agar jembatan kembali aman dilintas,” ujar Efrin.

Sebelum diperbaiki, kondisi jembatan sangat memprihatinkan — lantai dan tiang berlubang, posisinya miring, dan sudah sekitar dua tahun tidak tersentuh perbaikan. Mara Iten Harahap (42), warga setempat, mengungkapkan warga terpaksa melintas sangat berhati-hati setiap hari.

“Kami senang jembatan ini kembali diperbaiki. Namun kami berharap ke depannya jembatan ini dapat ditingkatkan menjadi jembatan permanen, mengingat aktivitas pertanian dan perkebunan kami cukup besar. Jika hanya diperbaiki sementara, dikhawatirkan kerusakan akan terulang,” ungkapnya.

TKD Tambahan sendiri merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke APBD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana. Pemkab Tapanuli Selatan menerima alokasi TKD Tambahan 2026 sebesar Rp255,9 miliar, di mana Rp153,6 miliar diperuntukkan perbaikan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan dan jembatan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah segera merealisasikan TKD Tambahan demi percepatan pemulihan pascabencana.

Dalam konferensi pers seusai melaporkan perkembangan pekerjaan Satgas PRR dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo di Jakarta, 10 November 2026, Tito Karnavian menjelaskan pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Namun, Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," terangnya.

Mendagri juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan catatan Ditjen Keuda Kemendagri, realisasi TKD Tambahan Pemkab Tapanuli Selatan per 30 Oktober tercatat sebesar Rp46,9 miliar, atau 18,35 persen dari total TKD Tambahan yang diterima sebesar Rp255,9 miliar.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Pemulihan jembatan di Bulu Soma menjadi bukti nyata kehadiran negara di pelosok desa — bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi mengembalikan harapan dan mobilitas warga untuk kembali produktif.

Mengikuti Renduk

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi. Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Pembangunan dan perbaikan jembatan masuk dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Satgas PRR menargetkan pembangunan jembatan dan jalan nasional bersifat permanen dengan standar ketahanan bencana yang tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya pada koridor strategis serta akses penghubung antarkabupaten/kota dan wilayah terdampak.

Pembangunan dan perbaikan jembatan juga termasuk dalam Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang. Satgas PRR menargetkan membangun kembali dan merehabilitasi jaringan transportasi darat, khususnya jalan dan jembatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan struktur yang memenuhi standar ketahanan terhadap genangan dan pergerakan tanah.