Lhokseumawe Siapkan Peta Jalan Smart City

“Kota yang maju bukan hanya ditandai gedung-gedung yang menjulang, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan dekat dengan kebutuhan warganya.”

Di tengah derasnya arus transformasi digital, Kota Lhokseumawe mulai menata langkah untuk menjemput masa depan. Bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merancang arah pembangunan yang terukur agar kemajuan digital benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Masterplan Smart City Kota Lhokseumawe Tahun 2026–2030 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (12/11/2026).

Forum tersebut menjadi titik awal penyusunan peta jalan menuju kota cerdas yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan.

Sejak pagi, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, praktisi teknologi informasi, unsur masyarakat, hingga media berkumpul dalam satu ruang. Mereka membawa pandangan, gagasan, dan harapan yang sama, yakni bagaimana Lhokseumawe dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih modern tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai lokal yang telah lama mengakar.

Mengangkat tema “Analisis Strategi Smart City Kota Lhokseumawe”, diskusi difokuskan pada empat aspek utama, yaitu analisis masa depan kota, analisis kesiapan daerah, analisis kesenjangan dalam perencanaan Smart City, serta perumusan visi pembangunan kota cerdas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan tersebut menjadi fondasi penting untuk memetakan potensi sekaligus tantangan yang dimiliki Lhokseumawe. Sebagai salah satu pusat pendidikan, ekonomi, dan jasa di Aceh, kota ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan publik berbasis teknologi yang lebih efektif dan efisien.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa konsep Smart City tidak boleh dipahami sebatas digitalisasi layanan semata.

Menurutnya, Smart City merupakan kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, hingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, penyusunan masterplan harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Teknologi hadir bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memperbaiki kualitas hidup warga.

Dalam forum tersebut juga mengemuka pentingnya kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun ekosistem Smart City yang berkelanjutan.

Melalui berbagai masukan dan diskusi yang berkembang, FGD ini diharapkan melahirkan dokumen perencanaan yang mampu menjadi panduan pembangunan digital Kota Lhokseumawe selama lima tahun ke depan.

Di balik diskusi dan penyusunan dokumen itu, sesungguhnya ada harapan besar yang sedang dirajut. Harapan tentang pelayanan yang lebih mudah diakses, tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, serta pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Masterplan Smart City 2026–2030 nantinya bukan sekadar dokumen perencanaan. Ia akan menjadi kompas yang mengarahkan Lhokseumawe menuju kota yang lebih cerdas, lebih inovatif, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

“Transformasi digital sejatinya bukan tentang teknologi yang semakin canggih, melainkan tentang bagaimana kemajuan itu mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga kota.” (Maimun Asnawi, S.HI.,M.Kom.I/WASPADA.id).