Lima Fraksi Di DPRK Aceh Tamiang Memberikan Pandangan Terhadap KUA-PPAS Kabupaten Aceh Tamiang TA 2026Lima Fraksi Di DPRK Aceh Tamiang Memberikan Pandangan Terhadap KUA-PPAS Kabupaten Aceh Tamiang TA 2026LimaFraksiDiDPRKAcehTamiangMemberikanPandanganTerhadapKUA-PPASKabupatenAcehTamiangTA2026

Sebanyak lima fraksi yang ada di DPRK Aceh Tamiang memberikan pandangan atau pendapat pada sidang Paripurna penetapan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran (TA) 2026, Selasa (11/8).

Fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang memberikan pandangan umumnya terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 sebelum dilakukan pembahasan pada tingkat rapat selanjutnya.

Setelah dokumen KUA-PPAS diserahkan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I kepada DPRK Aceh Tamiang, selanjutnya fraksi-fraksi berkesempatan memberikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua, Muhammad Nur, SE.

Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya, Aisyah Suci Amelia meminta penjelasan tentang strategi apa yang dilakukan Bupati Aceh Tamiang dalam melaksanakan pemulihan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan pascabencana banjir serta fraksi juga mempertanyakan target PAD yang dicapai oleh BUMD yang ada di Aceh Tamiang seperti PT. Rebong Permai Jaya, PT. Kwala Simpang Petroleum dan PT. Petro Tamiang Raya.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, M. Luthfi Hidayat mengkritisi terkait dampak inflasi di daerah dengan kenaikan terbesar pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 25,06 persen dari angka inflasi per Januari mencapai 7,59 %.

Menurut Fraksi Partai Gerindra, hal itu dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, kenaikan biaya produksi pelaku usaha, harga pangan, biaya transportasi dan juga rentan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejumlah anggota DPRK Aceh Tamiang sedang serius mengikuti Rapat Paripurna di gedung dewan setempat, Selasa (11/8).Waspada.id/Dok DPRK Aceh Tamiang

Karena itu, imbuh Luthfi, fraksi meminta kepada Pemkab. agar memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan memastikan program pengendalian inflasi masuk dalam prioritas anggaran Tahun 2027.

Fraksi Partai Demokrat, dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Dody Fahrizal, Fraksi Partai Demokrat memandang target PAD pada tahun ke depannya masih sangat kecil sebesar Rp97.817.832.600.

"Dengan keadaan ini, bagaimana kita bisa membangun daerah?" ungkap Dody.

Menurut Fraksi Partai Demokrat, pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting untuk memerangi kemiskinan, dan perwujudan peningkatan ekonomi daerah diharapkan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan Fraksi Partai Nasdem yang dibacakan M. Salman Alfarizi, DPRK meminta agar pemulihan menjadi salah satu prioritas utama. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang.

Fraksi Partai Nasdem pada kesempatan tersebut mendorong Pemkab memperkuat koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dibebankan pada APBK.

Selain itu, Fraksi Partai Nasdem juga memberikan perhatian khusus terhadap proses seleksi calon direksi 3 (tiga) BUMD. Proses tersebut bukan sekedar agenda pengisian jabatan, tetapi harus mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Terakhir tampil Fraksi Sekate Sepakat melalui juru bicaranya Hajarul Aswat mengatakan Fraksi Sekate Sepakat menegaskan peran dan fungsi DPRK sebagai mitra strategis Pemerintah Kab. Aceh Tamiang, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara rakyat.

Oleh karena itu, kata Fraksi Sekate Sepakat, setiap proses penyusunan KUA-PPAS harus dilandasi semangat saling keterbukaan dan kesamaan tujuan untuk memajukan Kabupaten Aceh Tamiang secara berkelanjutan.

Masing-masing juru bicara Fraksi selesai membacakan pandangan umum dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Muhammad Nur. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati Ismail, sebagai bahan dalam penyusunan jawaban pada rapat paripurna berikutnya.(Parlementaria)