LIRA Sumut Desak APH Lanjutkan Kasus Korupsi yang Diduga Melibatkan BN

MEDAN (Waspada.id): Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, H Rizaldi Mavi mendesak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejatisu dan KPK agar melanjutkan kembali kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan BN yang waktu itu masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Beberapa kasus yang sempat menggemparkan warga Medan kalau itu diantaranya, kasus pembangunan lampu pocong, revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan jalan di Sipiongot.

"Apabila kasus-kasus tersebut tidak diproses APH, dikhawatirkan bakal terulang lagi. APH diminta terus mendalami dugaan keterlibatan BN. Karena tidak ada yang kebal hukum di negara ini," jelas Gubernur LIRA Sumut, H Rizaldi Mavi didampingi Ketua Satgas LIRA Sumut, Erwandi pada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Seperti diketahui, untuk proyek revitalisasi Lapangan Merdeka yang sampai saat ini belum rampung karena masih ada beberapa bagian bangunan yang belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Seperti misalnya, bagian basement. Padahal, proyek revitalisasi ini menelan anggaran yang cukup fantastis sekitar Rp 400 sampai Rp 500 miliar.

"Wajar publik menduga, kalau proyek ini diduga menjadi ajang korupsi karena sampai sekarang revitalisasi tersebut belum rampung," sebut Mavi.

Begitu juga dengan proyek pembangunan lampu pocong yang menjadi proyek gagal total sewaktu BN menjabat sebagai Wali Kota Medan. Meski Pemko Medan telah menerima sebagian dana pembangunan proyek tersebut dari Kejari Medan hasil penagihan yang dilakukan Kejari Medan kepada para kontraktor lantas tak menghentikan proses hukum.

Menurut Mavi, proses hukum harus terus dilanjutkan.

"Kalau kejanggalan-kejanggalan proyek ini tidak dilanjutkan oleh APH, LIRA Sumut akan turun ke jalan. APH jangan lemah dalam hal ini," ungkapnya.

Dijelaskan Mavi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), serta proyek preservasi jalan pada Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut, pada Kamis, 26 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara.

Begitu juga dengan proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut meliputi pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel dan pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot. Sedangkan proyek pada PJN Wilayah I Sumut yaitu; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-SP. Pal XI Tahun 2023; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-Sp. Pal XI Tahun 2024; Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-Sp. Pal XI dan penanganan longsoran Tahun 2025; dan Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-Sp. Pal XI Tahun 2025. Adapun total keseluruhan nilai proyek tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp231,8 miliar.

Meski KPK telah menetapkan lima tersangka yaitu; TOP selaku Kepala Dinas PUPR Sumut; RES (Kepala UPTD Gn. Tua Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); HEL (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut); KIR (Direktur Utama PT DNG); serta RAY (Direktur PT RN). Namun, LIRA Sumut menduga masih ada aktor dibalik korupsi ini.

Gubernur LIRA minta agar kasus yg melibatkan BN dilanjutkan, karena tidak ada di negara ini yang kebal hukum.

"Meski dalam kasus lampu pocong anggaran sudah dikembalikan. Tapi, proses hukum tetap jalan. Kalau ini tidak diproses LIRA Sumut akan turun ke jalan.Termasuk proses pembangunan Lapangan Merdeka. KPK atau Kejati jangan lemah dalam hal ini," pungkas Mavi.(id88)