LPPI dan DTF India Teken MoU, Prioritaskan Hak Pekerja Perempuan dan Adaptasi AI

NEW DELHI (Waspada.id): Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI) dan Dattopant Thengadi Foundation (DTF) New Delhi resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada 19 Oktober 2026 di kawasan Bhikaji Cama Place, New Delhi.

Kerja sama ini menggugat dominasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan membawa perspektif alternatif yang menempatkan nasib pekerja informal, khususnya perempuan sebagai episentrum gerakan di kawasan Asia.

Dokumen strategis ini ditandatangani langsung oleh H. Sariat Arifia selaku Vice Chairman LPPI dan Sh. Virjesh Upadhyay selaku Director General DTF, serta disaksikan oleh Amish Mishra (Trustee DTF) dan Shweta Arya (International Collaboration). Kesepakatan ini menggarisbawahi komitmen kuat untuk tidak lagi hanya tunduk pada kebijakan arus utama yang kerap bias dan elitis.

Menanggapi paradigma baru ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kajian Pekerja Perempuan LPPI, Laurensia L. Siahaan, menegaskan bahwa kolaborasi ini secara khusus menempatkan suara dan pengalaman perempuan pekerja sebagai poros utama kajian akademis.

"Saya menyoroti secara tajam bahwa wajah pekerja informal di Asia sejatinya adalah wajah perempuan mulai dari buruh tekstil, pekerja rumah tangga, hingga pelaku UMKM," ujar Laurensia L Siahaan, Rabu (28/10/2026).

Oleh karena itu, tambah Laurensia, riset bersama LPPI-DTF yang berlandaskan prinsip Pembangunan Berpusat pada Manusia (Human Centric Development), Kesejahteraan Berkelanjutan (Sustainable Welfarism), dan Eko-sentrisme ini akan memprioritaskan data lapangan yang selama ini luput. Hal ini mencakup hak-hak dasar seperti cuti haid, beban ganda (double burden), hingga persoalan keselamatan kerja di ruang produksi yang terbukti tidak ramah perempuan.

Visi tersebut sangat relevan dengan tiga dinamika utama yang dibedah dalam pertemuan, yakni dampak intervensi teknologi di pusaran geopolitik, isu fundamental kesejahteraan pekerja, dan akar sejarah pergerakan buruh. Dalam diskusi ada catatan dimana lembaga formal dan legislator yang hampir eksklusif mengurusi sektor formal, membiarkan 94 persen ekosistem pekerja informal di Asia dibiarkan tanpa payung perlindungan regulasi.

Menyikapi ancaman disrupsi Kecerdasan Buatan (AI), Laurensia memberikan arahan strategis bahwa forum menolak pasrah. Diskusi secara spesifik diarahkan pada rumusan tentang bagaimana AI justru harus dimanfaatkan untuk membantu pekerja perempuan informal agar mampu "naik kelas", bukan semakin tersingkir, demi mencapai standar hidup yang jauh lebih bermartabat di era digital.

Sejalan dengan agenda perlindungan kelompok rentan, DTF secara khusus membongkar realitas memprihatinkan pekerja berusia 45 tahun ke atas yang semakin memburuk di tengah transisi ekonomi. Analisis mengungkap adanya data yang menyesatkan (misleading data) dan bias peneliti (researcher bias) yang selama ini secara sistematis mengaburkan penderitaan kelas pekerja lanjut usia, termasuk buruh perempuan paruh baya yang posisinya paling terancam.

Menjawab ketimpangan berlapis ini, kolaborasi LPPI dan DTF mengusung pendekatan empat dimensi (4-dimension approach) yang sejalan dengan dinamika poros ekonomi baru seperti BRICS. Berlaku untuk tiga tahun ke depan, kerja sama ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan tangguh yang memecah kebuntuan bias akademis dan berpihak pada kesejahteraan riil perempuan pekerja di Indonesia, India, dan Asia.(id88)