LPS Siapkan Rp 300 Triliun Untuk Mitigasi Guncangan Di Perbankan

JAKARTA (Waspada.id): Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengalami, pihaknya telah menyiapkan dana hingga Rp 300 triliun untuk memitigasi jika terjadi guncangan di perbankan nasional.

Dia meminta agar masyarakat tidak panik tentang keamanan simpanannya di perbankan nasional. Karena Pemerintah menjamin keamanan simpanan masyarakat seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan.

"Aman itu, karena itu dijamin Undang-Undang dan juga ada ketentuan yang memberikan mandat bagi LPS untuk melakukan surveillance," kata Anggito di acara diskusi ekonomi politik di Jakarta, di kutip Rabu (11/11/2026).

Dia menambahkan, saldo simpanan LPS terus meningkat sejak 2025 dari posisi Rp 250 triliun di tahun tersebut yang bersumber dari iuran perbankan sebesar 0,2 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

"Sekarang LPS punya saldo dana Rp 300 triliun. Tahun 2025 saja saldo dananya Rp 250 triliun audited, sekarang per hari ini kurang lebih totalnya Rp300 triliunan lebih. Itu untuk menjadi asuransi, ini kan kayak dana asuransi masyarakat membayar 0,2 persen dari DPK-nya," jelasnya.

Anggito juga menegaskan, saldo ratusan triliun tersebut juga dialokasikan untuk investasi pada instrumen yang aman, agar bisa menjadi cadangan intervensi jika ada bank yang mengalami masalah likuiditas.

"Bahkan sekarang untuk likuiditas pun juga bisa, kalau ada bank yang kekurangan dana untuk operasional. Kami dengan OJK bisa melakukan early intervention, intervensi awal sebelum bank itu mengalami kesulitan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta sektor perbankan memperkuat sistem keamanan siber atau cyber security untuk mengantisipasi potensi serangan yang dapat mengganggu layanan perbankan digital.

Menurut Airlangga, penguatan keamanan siber perlu dilakukan oleh masing-masing perbankan seiring dengan semakin luasnya penggunaan mekanisme transaksi digital.

“Ya tentunya masing-masing perbankan harus memperkuat cyber security-nya, beriringan dengan mekanisme digital yang ada sekarang. Itu mungkin yang perlu dijaga,” ujar Airlangga di kantornya, Senin (9/11/2026). (Id88)