LSM LIRA Sumut Desak Usut Tuntas Perusakan Ekosistem Gunung Sibayak, Pertanyakan Motif Ekskavator Tembus Puncak


MEDAN (Waspada.id): – Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum, baik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) maupun instansi terkait di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, untuk segera mengusut tuntas dugaan perusakan lingkungan dan ekosistem di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.
Gubernur DPW LSM LIRA Sumatera Utara, H. Febry Dalimunthe, S.T., M.M., menegaskan bahwa masuknya alat berat jenis ekskavator hingga ke area kawah dan puncak Gunung Sibayak merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele atau sekadar diselesaikan dengan klarifikasi administratif.
"Kami mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa aktor di balik perusakan ekosistem Gunung Sibayak ini. Publik berhak tahu apa sebenarnya motif di balik pengerahan alat berat jenis ekskavator hingga bisa naik dan merobek bentang alam di area puncak Sibayak," tegas Febry dalam keterangannya di Medan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Febry, peristiwa ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, kawasan pendakian Gunung Sibayak yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan tersebut sejatinya sedang dalam status penutupan sementara untuk umum dengan alasan pemulihan ekosistem sejak pertengahan Oktober hingga awal Desember 2026.
"Ironis sekali. Atas nama pemulihan ekosistem, jalur pendakian masyarakat umum ditutup, tetapi di saat yang bersamaan alat berat justru leluasa masuk mengeruk vegetasi pegunungan hingga ke dekat kawah, bahkan disusul masuknya rombongan motor trail. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip konservasi," ujarnya.
LIRA Sumut menilai alasan pembukaan atau pelebaran jalur evakuasi pendaki yang sempat disampaikan pihak pengelola kawasan tidak serta-merta membenarkan penggunaan alat berat di zona konservasi tanpa kajian dampak lingkungan dan prosedur perizinan yang ketat. Penggunaan ekskavator di kawasan pegunungan dinilai berisiko tinggi merusak struktur tanah, menghancurkan vegetasi alami, mengganggu tata air, serta memicu potensi bencana ekologis di kemudian hari.
Kronologi Peristiwa
Kasus dugaan perusakan kawasan konservasi Gunung Sibayak ini bermula pada 15 Oktober 2026, ketika UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 yang menutup sementara jalur pendakian hingga 15 November 2026 dengan alasan pemulihan ekosistem dan penataan jalur. Pada 10 November 2026, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, memperpanjang masa penutupan tersebut hingga 5 Desember 2026 melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026 dengan alasan faktor cuaca hujan.
Namun, di tengah status penutupan untuk umum pada 15 November 2026, rombongan pengendara sepeda motor trail justru menerobos masuk hingga ke jalur evakuasi dan kawasan puncak Gunung Sibayak. Sehari berselang, 16 November 2026, rekaman video yang memperlihatkan aktivitas alat berat jenis ekskavator mengeruk tanah dan membuka jalur lebar hingga mendekati bibir kawah serta aksi balapan motor trail viral di media sosial. Pada hari yang sama, tim pegiat lingkungan turun ke lokasi dan mendokumentasikan kerusakan vegetasi alami serta perubahan bentang alam di zona konservasi tersebut.
Menanggapi sorotan publik pada 17 November 2026, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan Faisal Simangunsong membenarkan pengerahan ekskavator dengan dalih untuk merapikan jalur evakuasi pendaki melalui bantuan pihak swasta pemegang izin pengusahaan pariwisata alam tanpa menggunakan anggaran APBN maupun APBD, sembari menyebut masuknya rombongan motor trail dilakukan secara ilegal. Pada hari yang sama, WALHI Sumatera Utara merilis sikap resmi mendesak penghentian total aktivitas alat berat dan meminta Kementerian Kehutanan mengusut tuntas pejabat pengelola kawasan maupun penyelenggara motor trail.
Selanjutnya, pada 18 November 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau langsung lokasi dan masih mendapati satu unit ekskavator berada di kawasan tersebut. Bobby menyatakan kekecewaannya, meminta proyek jalur evakuasi dikaji ulang agar tidak merusak hutan konservasi, serta meminta aktivitas ilegal motor trail diproses secara hukum.
Tuntut Penyelidikan Menyeluruh
Menyikapi rangkaian fakta tersebut, LSM LIRA Sumut meminta agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan, tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap pengendara motor trail, tetapi juga menelusuri pihak yang memerintahkan mobilisasi alat berat, mekanisme perizinan di lapangan, hingga kemungkinan adanya kepentingan lain di balik pembukaan jalur tersebut.
"Jangan hanya berhenti pada teguran atau penghentian sementara. Jika ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kawasan konservasi, siapa pun yang terlibat dan bertanggung jawab harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih," pungkas Febry.(id142)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda