Lulusan SMK Masih Jadi Sumber Pengangguran, Menperin Soroti Kesenjangan Pendidikan dan Industri

JAKARTA (Waspada.id): Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang seharusnya menjadi tenaga kerja siap pakai bagi dunia industri justru masih menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pendidikan kejuruan perlu dibenahi secara mendasar agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Agak menjadi ironi SMK kita, pendidikan vokasional kita, yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semua," ujar Sarmuji saat menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

"SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia. Tentu harus ada perbaikan yang memadai, butuh kerja sama lintas kementerian dan lintas lembaga," imbuhnya.

Link and Match Pendidikan dan Industri Jadi Sorotan

Sarmuji mengungkapkan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kesesuaian antara pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Ia menceritakan pengalamannya ketika meninjau langsung SMK binaan Kementerian Perindustrian. Di sekolah tersebut, para siswa telah dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Bahkan, sebagian siswa sudah dipesan oleh perusahaan industri sebelum menyelesaikan pendidikan.

"Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, itu kan SMK yang berada di bawah kementerian teknis seperti Perindustrian. Pertanyaannya, bagaimana dengan dunia pendidikan secara umum, apakah ada link and match dengan industri? Terus terang ini agak ironis," beber dia.

Bonus Demografi Jangan Sampai Jadi Beban

Menurut Sarmuji, penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan industri semakin penting karena Indonesia tengah berada dalam periode bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting untuk mendukung masuknya investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, peluang bonus demografi harus diiringi kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"Kita harapkan ada perubahan yang signifikan di mana bonus demografi kita yang terjadi hingga tahun 2035 ini betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sedang berupaya tumbuh lebih tinggi," katanya.

Ia menegaskan, kesiapan SDM menjadi salah satu faktor penting agar rencana pengembangan industri nasional dapat berjalan seiring dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

"Tanpa kesiapan sumber daya manusia, rasanya apa yang kita rencanakan dan kita kondisikan sebagai enabling factor bagi tumbuhnya dunia industri pasti tidak akan bersahutan dengan kemampuan SDM kita," pungkas Sarmuji. (Lip6)