Mahajaya Dukung Presiden, Minta Polri Transparan Ungkap Penyadapan

MEDAN (Waspada.id): Parsadaan Marga Harahap Sejagat Raya (MAHAJAYA) menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait mencuatnya dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Polri, Kamis (5/11/2026).

Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum MAHAJAYA, Dr. H. Burhanuddin Harahap, SAg, MPd dan Sekretaris Jenderal MAHAJAYA, Sukri Effendi Harahap, SE di Medan.

Dalam pernyataannya, MAHAJAYA yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dalihan Na Tolu, persaudaraan, kehormatan, keadilan dan persatuan bangsa, menyampaikan enam poin sikap.

Pertama, MAHAJAYA menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan supremasi hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh dihakimi melalui opini publik. Namun asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan menghambat pengungkapan kebenaran.

Kedua, MAHAJAYA menyatakan keprihatinan terhadap praktik dan dinamika politik nasional yang berpotensi mengedepankan kepentingan kelompok, perebutan pengaruh dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Indonesia terlalu besar dan terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya demi kepentingan politik segelintir orang," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Ketiga, MAHAJAYA menyatakan dukungan terhadap Presiden RI dalam menjalankan amanah konstitusional serta dukungan kepada kepemimpinan Kapolri, jajaran Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri untuk mengungkap perkara secara profesional, independen, objektif, transparan dan berkeadilan tanpa tebang pilih.

Keempat, MAHAJAYA menolak segala bentuk polarisasi dan upaya memecah belah bangsa. MAHAJAYA mengajak rakyat tidak mudah terprovokasi informasi belum terverifikasi, propaganda politik, fitnah dan ujaran kebencian.

Kelima, MAHAJAYA mengajak seluruh keluarga besar Harahap tetap solid dan menjaga marwah organisasi, tidak mudah terprovokasi isu politik, mengedepankan sikap dewasa dan bijaksana, serta tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan bermusuhan.

Keenam, MAHAJAYA menegaskan komitmen terhadap persatuan dan keutuhan NKRI. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Pernyataan ditutup dengan seruan menjaga persatuan.

"Jangan biarkan perbedaan politik meruntuhkan persaudaraan. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang memecah belah rakyat Indonesia. Berbeda pandangan boleh, berbeda pilihan politik adalah hak, tetapi persatuan dan keutuhan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama," kata Ketua Umum dan Sekjen MAHAJAYA.

MAHAJAYA...MAJU, MAHAJAYA...MULIA, MAHAJAYA...HORAS, HORAS, HORAASSS. (Id142l

---