Mangapul Belum Tahu Strategi Pemprovsu Hadapi Pemangkasan TKD


MEDAN (Waspada.id) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba SE MIKom, mengaku belum mengetahui langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam mengantisipasi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ia mengingatkan, pengurangan anggaran tersebut harus disikapi dengan perencanaan yang matang agar tidak berdampak terhadap kelanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Sejauh ini saya belum mengetahui langkah konkret yang akan dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menyikapi pengurangan TKD tersebut," ujar Mangapul kepada wartawan seusai mengikuti rapat Badan Anggaran DPRD Sumut, Kamis (19/11/2026), di gedung DPRD Sumut.
Menurut anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Pematangsiantar dan Simalungun ini, sejumlah pimpinan fraksi sebelumnya telah memberikan masukan agar gubernur melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk membicarakan kemungkinan penambahan alokasi TKD.
Selain itu, Pemprovsu juga didorong mencari alternatif pembiayaan, termasuk melalui pinjaman kepada pihak ketiga, guna mengantisipasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan, apabila pemerintah daerah hanya menerima besaran TKD yang telah ditetapkan tanpa mencari solusi tambahan pembiayaan, konsekuensinya akan terjadi pengurangan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kalau kita hanya pasrah dengan besaran TKD yang diterima, konsekuensinya tentu harus dilakukan pengurangan program di setiap OPD," katanya.
Meski demikian, Mangapul mengingatkan agar kebijakan pengurangan anggaran tidak dilakukan secara serampangan. Program mendesak dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus tetap diprioritaskan.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan strategi pembiayaan dan penentuan skala prioritas yang tepat agar pembangunan tetap berjalan.
Mangapul berharap Pemprovsu segera memaparkan langkah konkret menghadapi pengurangan TKD tersebut kepada DPRD Sumut sehingga kedua pihak dapat membahas solusi bersama.
"Jangan sampai pengurangan TKD ini berujung pada terganggunya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya. (id142)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda