Mangapul Purba Desak Bongkar Aktor Di Balik Pembukaan Jalur Gunung Sibayak


MEDAN (Waspada.id): Aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, menuai sorotan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, SE, MIKom, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengungkap pihak yang bertanggung jawab, legalitas kegiatan, hingga dugaan investor di balik rencana pengembangan kawasan tersebut.
Mangapul menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem hutan berlangsung tanpa kejelasan. Apalagi, Gunung Sibayak bukan sekadar kawasan wisata, melainkan memiliki nilai sejarah, budaya dan kesakralan bagi masyarakat Karo.
"Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu? Jangan seenaknya dihancurkan dan diutak-atik tanpa aturan. Kalau memang sudah memiliki izin, sampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ditindak tegas sesuai aturan hukum," tegas Mangapul kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026), di Medan.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu mengatakan, polemik Gunung Sibayak tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kegiatan motor trail maupun pembukaan jalur menggunakan ekskavator. Persoalan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh karena menyangkut kelestarian kawasan hutan, ekosistem dan kepentingan masyarakat.
Ia menyayangkan kondisi kawasan yang menurutnya telah mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat dengan alasan membuka atau memperlebar jalur evakuasi. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah digelarnya kegiatan Sibayak Mountain Enduro oleh Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026.
"Miris kita melihat kondisi Gunung Sibayak. Kawasan itu sudah diporak-porandakan ekskavator dengan alasan membuka atau memperlebar jalur evakuasi. Kemudian disusul kegiatan Sibayak Mountain Enduro. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut tersebut juga menyinggung sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang mengecam aktivitas motor trail dan menegaskan Pemprovsu tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Namun, menurut Mangapul, persoalan yang lebih mendasar justru menyangkut aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat. Publik perlu mengetahui siapa pelaksananya, siapa yang memerintahkan pekerjaan, dari mana sumber anggarannya, serta instansi mana yang memberikan persetujuan.
Terlebih, beredar informasi mengenai rencana pengembangan Gunung Sibayak menjadi objek wisata alam bertaraf internasional seperti kawasan Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat.
"Kalau memang ada rencana seperti itu, siapa investornya, siapa penggagasnya dan bagaimana konsep pengembangannya? Jangan sampai masyarakat hanya mendengar isu, sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi," katanya.
Mangapul mengingatkan, pembangunan pariwisata tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan perlindungan lingkungan. Setiap rencana pengembangan kawasan harus memiliki dasar hukum, kajian lingkungan dan perencanaan yang jelas.
Ia juga menegaskan Gunung Sibayak merupakan ikon kebanggaan masyarakat Karo atau Sirulo yang memiliki nilai historis, budaya dan sakral. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut perubahan kawasan harus melibatkan masyarakat setempat, tokoh adat, pemerhati lingkungan serta pemangku kepentingan lainnya.
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut, Mangapul meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait serta instansi kehutanan yang berwenang segera melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan, katanya, harus mencakup legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber pembiayaan, pihak pelaksana pekerjaan hingga pejabat atau instansi yang memberikan persetujuan.
"Jangan hanya melihat kegaduhan yang muncul setelah kegiatan berlangsung. Telusuri dari awal siapa yang merencanakan, siapa yang bekerja, siapa yang memberikan izin dan siapa yang bertanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan," tandasnya.
Ia menambahkan, pemulihan vegetasi, rehabilitasi kawasan dan penghijauan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, upaya pemulihan tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk mengusut penyebab kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
Mangapul juga meminta pemerintah memastikan tidak ada pihak yang secara sepihak menguasai atau mengubah kawasan hutan demi kepentingan tertentu.
"Jika memang ada investor dan rencana menjadikan Sibayak sebagai destinasi wisata berskala internasional, buka semuanya kepada publik. Sosialisasikan konsepnya, jelaskan manfaat dan dampaknya, serta pastikan seluruh proses sesuai aturan," katanya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui setiap rencana pembangunan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan dan warisan budaya mereka. Jangan sampai keputusan dibuat secara tertutup, sementara masyarakat hanya menerima dampak kerusakan setelah pekerjaan selesai.
"Jangan utak-atik Sibayak tanpa aturan. Itu ikon rakyat Karo, Sirulo. Pembangunan boleh, pariwisata boleh dikembangkan, tetapi jangan mengorbankan alam, identitas dan nilai-nilai sakral yang diwariskan leluhur. Gunung Sibayak harus tetap lestari untuk anak cucu kita," pungkasnya. (id142)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda