Mangapul Purba: Pemprov Sumut Jangan Berdiam Diri Hadapi Ancaman Pemangkasan TKD Rp1,5 Triliun

MEDAN (Waspada.id) – Ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,5 triliun menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, mendesak Gubernur Bobby Nasution melakukan terobosan, mulai dari mengoptimalkan aset daerah hingga mengkaji opsi pinjaman sesuai ketentuan hukum.

Mangapul mengatakan, apabila pemangkasan TKD mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun, kemampuan fiskal APBD Sumut berpotensi semakin terbebani. Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah masih besar dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani,” ujar Mangapul kepada wartawan, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, Pemprov Sumut tidak bisa hanya mengandalkan pola penganggaran yang selama ini berjalan. Pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif melalui kebijakan yang inovatif, terukur, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Salah satu opsi yang dapat dikaji, katanya, adalah pinjaman kepada pihak ketiga untuk mendukung pembangunan. Namun, skema pembiayaan tersebut harus melalui perhitungan matang, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain pinjaman, Mangapul mendorong Pemprov Sumut mengevaluasi aset-aset daerah yang tidak produktif atau belum dimanfaatkan secara optimal. Aset tersebut perlu ditelaah agar pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.

Menurutnya, apabila secara hukum memungkinkan, aset yang tidak produktif dapat dipertimbangkan untuk dialihkan atau dijual sesuai prosedur. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program prioritas masyarakat.

“Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.

Mangapul menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta Bobby Nasution tidak terjebak dalam zona nyaman. Menurutnya, tantangan fiskal harus dijawab dengan kebijakan nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.

Ia mengingatkan, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat pembangunan infrastruktur di Sumut berjalan lambat. Karena itu, pemerintah provinsi perlu segera menyusun skala prioritas, mengevaluasi belanja, dan memastikan anggaran tersedia untuk program yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Artinya, kami dari Fraksi PDIP meminta Pemprovsu jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas,” tegasnya.

Mangapul berharap Pemprov Sumut segera menyiapkan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Dengan perencanaan yang matang, ia berharap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. (Wsp.id)