Mangapul Purba: Pemutihan Pajak Harus Dimanfaatkan, Ringankan Beban Warga Dan Tambah PAD

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) diminta mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan menggencarkan sosialisasi hingga ke pelosok daerah. Program penghapusan denda tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE MIKom, mengatakan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut bekerja sama dengan Polda Sumut dan Jasa Raharja harus dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, penghapusan denda pajak memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan, untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani akumulasi denda.

"Kita sangat mendukung program pemutihan pajak ini. Harapannya, minat masyarakat Sumut untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat," ujar Mangapul kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan penghapusan denda. Pemerintah juga harus memastikan informasi mengenai kebijakan itu diketahui secara luas oleh masyarakat.

Karena itu, ia meminta Bapenda dan instansi terkait memaksimalkan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk turun langsung menjangkau masyarakat di kabupaten dan kota.

"Kita meminta dinas terkait melakukan sosialisasi semaksimal mungkin karena waktu pelaksanaan program ini relatif terbatas. Penghapusan denda tentu sangat membantu meringankan beban masyarakat," tegasnya.

Mangapul bahkan mendorong Pemprov Sumut menerapkan pola jemput bola agar masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan pemerintahan juga memperoleh informasi dan kemudahan dalam memanfaatkan program tersebut.

"Bila perlu, Pemprov Sumut harus melakukan jemput bola. Jangan sampai program yang bertujuan membantu masyarakat ini tidak dimanfaatkan hanya karena kurangnya sosialisasi," katanya.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun itu berharap program pemutihan pajak tidak hanya menjadi kebijakan sesaat, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diharapkan memberikan tambahan penerimaan PAD yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sumatera Utara. (wsp.id)