Masyarakat Masih Kekurangan, Meski  Ekonomi Tumbuh

JAKARTA (Waspada.id): Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif belum otomatis membuat seluruh masyarakat terbebas dari tekanan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih ada masyarakat yang merasakan kekurangan meski perekonomian Indonesia terus tumbuh.

Purbaya menjelaskan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai dua digit menunjukkan tabungan masyarakat secara agregat masih mengalami peningkatan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan seluruh lapisan masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sama.

Menurutnya, sebagian masyarakat kemungkinan harus mengurangi kebutuhan atau menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Walaupun ekonomi tumbuh cepat nantinya, pasti ada masyarakat yang belum terkena dampaknya. Saya harapkan dengan makin cepat pertumbuhannya, makin sedikit orang yang merasakan hal itu,” kata Purbaya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menambah likuiditas ke dalam sistem perekonomian pada Juli dan awal Agustus 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi sehingga lebih banyak masyarakat merasakan dampaknya.

Ia menyebut tekanan ekonomi masih dirasakan sebagian masyarakat karena Indonesia baru keluar dari perlambatan ekonomi yang berlangsung sejak September 2025. Kelompok masyarakat lapisan bawah dinilai menjadi pihak yang paling rentan ketika terjadi gejolak ekonomi.

Purbaya: Kita Tidak Hidup di Surga

Purbaya juga menyinggung persoalan kekurangan atau scarcity yang menurutnya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, masyarakat akan selalu dihadapkan pada pilihan dalam memenuhi kebutuhan.

“Ini kita sudah enggak hidup di surga lagi. Kita sekarang menghadapi scarcity, yaitu kelangkaan, dan itu merupakan bagian dari kehidupan manusia di dunia,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat agar masyarakat memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan hidup.

"Pilihan itu pasti ada yang tidak bisa dihilangkan, tetapi kita akan coba menciptakan pertumbuhan ekonomi yang makin cepat sehingga memilihnya lebih enak ke depan karena uangnya cukup,” kata Purbaya.

Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 6%

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mampu menembus 6% hingga akhir 2026.

Prabowo menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Kuartal I/2026. Sementara itu, secara kumulatif pada Semester I/2026, pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5,45%.

Capaian tersebut dinilai menjadi modal bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi pada paruh kedua tahun ini.

"Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%," ujar Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Selain pertumbuhan ekonomi, Prabowo juga menyoroti investasi sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931 triliun dan menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja. Tren positif berlanjut pada Semester I/2026 dengan realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun serta membuka lapangan kerja bagi lebih dari 1,4 juta orang.

Prabowo: Pertumbuhan Harus Dirasakan Rakyat

Meski indikator makro ekonomi menunjukkan kinerja positif, Prabowo menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan PDB bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah.

"Bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita," kata Presiden.

Prabowo menekankan setiap investasi yang masuk harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai tidak akan berarti apabila manfaatnya hanya dirasakan sebagian kelompok masyarakat.

"Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," pungkas Prabowo. (Lip6)