Mega Prihatin Atas Ancaman Nyata Pemanasan Global Dan Krisis Iklim

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas ancaman nyata pemanasan global (global warming) dan krisis iklim yang melanda dunia, khususnya Indonesia.

Megawati mengungkapkan temuan tim riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru-baru ini diterjunkan ke Papua, di mana tutupan salju abadi di kawasan Puncak Grasberg dilaporkan terus menyusut drastis dan berada di ambang kepunahan.

"Di Indonesia ini ada sebuah keunikan, kami punya gunung namanya Grasberg. Itu tadinya penuh dengan salju, tetapi sekarang makin meleleh," papar Megawati saat memberikan pengantar pada jamuan makan siang dengan Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta bersama sejumlah peraih Nobel dan Turing Award yang tergabung dalam delegasi Science for Development Summit 2026, di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa BRIN telah mengirimkan tim peneliti langsung ke lokasi guna memantau laju pencairan es di puncak tersebut. Hasil pantauan tersebut, menurutnya, sangat mengkhawatirkan bagi masa depan ekologi Indonesia.

"Dari kami, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kami telah mendatangkan tim ke sana dan ini sangat mengkhawatirkan. Karena dihitung kemungkinan pencairannya akan makin cepat dan mungkin dalam kurang lebih tiga tahunan gunung itu tidak ada es lagi," tutur Megawati dengan nada prihatin.

Megawati menambahkan, fenomena ini menjadi ironi karena tepat di bawah kawasan pegunungan bersalju tersebut terdapat aktivitas pertambangan tembaga dan emas skala besar yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Tak hanya hilangnya tutupan es, Megawati juga menyoroti berbagai anomali cuaca ekstrem dan bencana alam yang silih berganti terjadi di Tanah Air, mulai dari gempa bumi, banjir bandang, hingga fenomena cuaca janggal di mana salju turun di wilayah pemukiman di Papua.

"Indonesia pada saat ini sedang berada di dalam sebuah kesedihan karena kami mengalami ada gempa, ada banjir, dan juga yang aneh di suatu tempat di Papua turun salju. Ini betul-betul suatu anomali yang sangat harus diperhatikan oleh kita semua," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Megawati turut mengenang pertemuannya dengan Pemimpin Takhta Suci Vatikan, Paus Fransiskus.

Saat berdiskusi mengenai krisis iklim, Megawati mengingat gestur Paus Fransiskus yang mengingatkan bahwa pemanasan global adalah ancaman terbesar bagi ketahanan pangan umat manusia.

"Ketika saya bertanya, 'Apa yang harus dibuat mengenai masalah global warming?', beliau langsung mengangkat dua jari begini: 'Mega, itu benar-benar harus dipikirkan oleh seluruh kemanusiaan yang ada. Karena global warming itu mengancam sangat serius terhadap kehidupan, termasuk ancaman kelangkaan pangan'," kenang Megawati menirukan pesan Paus Fransiskus.

Oleh sebab itu, Megawati menyerukan kepada komunitas sains internasional dan pembuat kebijakan agar tidak lagi memandang perubahan iklim sebagai isu abstrak, melainkan ancaman langsung terhadap sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta jutaan mata pencaharian rakyat.

"Bagi Indonesia, ini bukan persoalan yang abstrak. Perubahan iklim dan kerusakan ekologi berpengaruh langsung terhadap hutan, laut, pertanian, ketersediaan pangan, kesehatan, dan kehidupan jutaan rakyat," tandas Ketua Dewan Pengarah BRIN ini.

Kritik Efektivitas PBB

Pada sisi lain Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik terhadap efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam meredakan ketegangan geopolitik dan menghentikan berbagai eskalasi perang yang terjadi di dunia saat ini.

Megawati menilai struktur kelembagaan PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK PBB), sudah usang dan tertinggal zaman karena masih mengadopsi format tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.

"Seperti sekarang ini saja, menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? It’s a big question for me," tegas Megawati.

Dia menegaskan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan gagasan yang sejak dahulu diperjuangkan oleh sang ayah, Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno (Bung Karno).

Menurutnya, PBB harus berani mereformasi diri agar mencerminkan peradaban modern yang adil dan inklusif.

"Ayah saya adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, harus merubah diri. Karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah beda peradabannya untuk supaya semakin ada keadilan," papar Megawati.

Secara khusus, Megawati menyoroti keanggotaan DK PBB yang dinilainya terlalu eksklusif dan belum mengakomodasi peran negara-negara berkembang yang baru meraih kemerdekaan di era pascakolonial.

"Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini. Harus benar-benar mendapatkan sebuah perubahan baru, di mana bangsa-bangsa yang ada sekarang, yang dulu mungkin belum merdeka, itu pun mendapatkan tempat di Dewan Keamanan tersebut," imbuhnya.

Guna menjembatani kebuntuan diplomasi global, Megawati secara konkret mengusulkan kepada Presiden Jose Ramos Horta untuk menginisiasi forum dialog berkala yang mempertemukan para pemikir, saintis peraih Nobel, dan pemimpin politik dunia.

Megawati mengusulkan agar pertemuan tersebut dapat digelar secara rutin minimal dua kali dalam setahun untuk merumuskan solusi atas krisis kemanusiaan global dan mencegah penggunaan teknologi sebagai alat hegemoni perang.

"Usulan saya adalah secara konkret kalau bisa di mana saja suatu saat kita bisa bertemu, entah dalam satu tahun itu dua kali pertemuannya untuk sharing. Semuanya itu adalah untuk kemanusiaan dan peradaban manusia itu sendiri," usul Megawati. (rel/id10)