Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Menahan Upah Pemimpin, Mengangkat Martabat Penjaga Surau

Redaksi
Redaksi
Minggu, 22 November 2026 - 3.59 PM WIB
Menahan Upah Pemimpin, Mengangkat Martabat Penjaga Surau
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE., MM atau yang akrab disapa Ayahwa.
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

Di Aceh Utara, senja sering turun perlahan di antara kubah-kubah meunasah yang berdiri sederhana. Dari bangunan-bangunan itulah azan berkumandang, anak-anak belajar mengeja huruf hijaiyah, dan nasihat kehidupan mengalir dari lisan para tengku yang mengabdikan hidupnya untuk umat.

Namun selama bertahun-tahun, para penjaga denyut spiritual gampong itu kerap bekerja dalam sunyi. Mereka hadir setiap hari, menjaga cahaya agama tetap menyala, meski penghargaan yang diterima sering kali tak sebanding dengan pengabdian yang diberikan.

Di tengah kenyataan itulah, sebuah keputusan yang tidak lazim lahir dari meja pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Ketika banyak daerah berlomba menaikkan tunjangan para pemimpinnya, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE., MM atau yang akrab disapa Ayahwa memilih jalan berbeda. Ia menahan kenaikan penghasilan tetap geuchik demi membuka ruang kesejahteraan bagi Imum Meunasah, guru ngaji, Tuha Peut, hingga perangkat gampong yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat.

Keputusan itu dituangkan melalui Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2026, yang mengatur penataan ulang Alokasi Dana Gampong bagi 852 gampong yang tersebar di 27 kecamatan.

Bukan sekadar kebijakan fiskal biasa. Ia merupakan pesan moral bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai jalan, jembatan, atau gedung, tetapi juga tentang manusia-manusia yang menjaga ruh kehidupan desa.

Ketika Anggaran Berbicara tentang Keberpihakan

Dalam dunia birokrasi, angka sering kali terlihat dingin. Namun di tangan seorang pemimpin, angka dapat berubah menjadi bahasa keberpihakan. Ayahwa memahami bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki batas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Karena itu, pilihan harus dibuat.

Dan pilihan itu jatuh kepada mereka yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan. Penghasilan Tetap (Siltap) Geuchik pada tahun 2026 diputuskan tetap berada pada angka Rp2.426.640 per bulan, sama seperti tahun sebelumnya. Tidak ada kenaikan.

Bagi sebagian orang, keputusan itu mungkin terlihat sederhana. Namun di baliknya terdapat strategi subsidi silang yang matang. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk menaikkan Siltap geuchik dialihkan guna memperkuat kesejahteraan unsur keagamaan, lembaga pengawasan desa, serta perangkat gampong lainnya.

Seperti seorang ayah yang membagi rezeki keluarga dengan mempertimbangkan siapa yang paling membutuhkan, pemerintah daerah memilih memperlebar manfaat anggaran agar dirasakan lebih banyak orang.

“Pemerintah daerah menyadari keterbatasan anggaran di tengah besarnya kebutuhan pembangunan, tetapi kesejahteraan para Tgk Imum, guru ngaji, Tuha Peut, dan perangkat desa tetap menjadi prioritas utama karena mereka adalah garda terdepan yang melayani masyarakat langsung setiap hari,” ujar Ayahwa.

Pernyataan itu menggambarkan filosofi pemerintahan yang tidak hanya menghitung rupiah, tetapi juga menghitung nilai pengabdian.

Dari Mimbar Meunasah hingga Ruang Kelas Al-Qur'an

Di setiap gampong, selalu ada sosok yang hadir sebelum matahari terbit dan pulang ketika malam mulai larut. Mereka adalah Imum Meunasah yang memimpin doa, mengurus jenazah, menjadi penengah sengketa, hingga menguatkan masyarakat saat musibah datang.

Mereka pula guru-guru mengaji yang sabar membimbing anak-anak mengenal huruf demi huruf Al-Qur'an. Tidak sedikit dari mereka mengajar bukan karena besarnya honorarium, melainkan karena keyakinan bahwa mendidik generasi adalah ibadah yang pahalanya terus mengalir.

Melalui kebijakan baru tersebut, pemerintah menetapkan dana jerih bagi unsur keagamaan dan pendidikan desa dengan rincian:

Imum Meunasah/Imum Gampong: Rp700 ribu per bulan

Guru Majelis Taklim: Rp500 ribu per bulan

Guru TPA: Rp350 ribu per bulan

Guru PAUD: Rp300 ribu per bulan

Nominal tersebut mungkin tidak akan menjadikan mereka kaya. Namun bagi banyak pelayan masyarakat di desa, pengakuan negara terhadap kerja-kerja pengabdian mereka memiliki makna yang jauh lebih besar daripada angka semata. Sebab yang mereka rasakan bukan hanya tambahan pendapatan, melainkan penghormatan.

Menjaga Pilar Demokrasi Gampong

Kebijakan tersebut juga menyentuh unsur Tuha Peut, lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pemerintahan gampong. Dalam tradisi Aceh, Tuha Peut bukan sekadar badan formal. Mereka adalah mata dan telinga masyarakat, penjaga prinsip musyawarah yang diwariskan turun-temurun.

Ketua Tuha Peut kini memperoleh dana jerih Rp700 ribu per bulan, wakil ketua Rp400 ribu, dan anggota Rp300 ribu. Di balik angka itu tersimpan harapan agar budaya kontrol sosial, transparansi, dan musyawarah desa semakin kuat. Karena gampong yang sehat bukan hanya dipimpin dengan baik, tetapi juga diawasi dengan baik.

Menghidupkan Nadi Administrasi Desa

Pemerintahan gampong tidak hanya berjalan melalui kebijakan. Ia juga bergerak lewat tangan-tangan yang mengurus administrasi, menyusun laporan, melayani warga, dan memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.

Karena itulah Keurani Gampong, Kaur, Kasi, Ulee Jurong, hingga operator komputer turut mendapatkan perhatian. Keurani Gampong memperoleh Rp850 ribu per bulan, sementara Kaur, Kasi, dan Ulee Jurong menerima Rp500 ribu serta staf dan operator komputer Rp400 ribu per bulan.

Mereka mungkin tidak sering tampil di depan publik. Namun dari balik meja kerja yang penuh berkas, merekalah yang memastikan roda pemerintahan gampong terus berputar.

Tidak Sekadar Janji di Atas Kertas

Ayahwa tampaknya tidak ingin kebijakan tersebut berhenti sebagai dokumen administratif semata. Melalui Perbup Nomor 6 Tahun 2026 serta Perbup Nomor 12 Tahun 2026, pemerintah daerah mengunci alokasi dana jerih tersebut ke dalam APBG setiap gampong.

Artinya, pencairan Alokasi Dana Gampong harus terlebih dahulu mengakomodasi standar insentif yang telah ditetapkan. Langkah ini menjadi pagar agar kesejahteraan Imum Meunasah, Bilal, dan perangkat desa tidak bergantung pada kebijakan masing-masing gampong.

Mereka dijadikan bagian dari sistem yang wajib dipenuhi. Di sinilah letak kecermatan kebijakan tersebut. Tidak hanya menaikkan standar kesejahteraan, tetapi juga memastikan mekanisme pelaksanaannya memiliki kekuatan administratif yang mengikat.

Politik Anggaran untuk Peradaban

Dukungan pun datang dari Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali. Baginya, langkah ini sejalan dengan semangat memperkuat pemerintahan gampong sekaligus memberikan penghargaan yang layak kepada Imum Gampong yang menjadi figur sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dan memang, jika dicermati lebih dalam, kebijakan ini bukan sekadar soal insentif. Ia merupakan pilihan politik anggaran. Pilihan tentang siapa yang harus lebih dulu diperhatikan ketika kemampuan keuangan daerah tidak mampu menjangkau semuanya.

Di Aceh Utara, pilihan itu jatuh kepada para penjaga meunasah, guru-guru Al-Qur'an, pengawas desa, dan aparatur gampong yang setiap hari bekerja di garis depan pelayanan masyarakat.

Mungkin mereka tidak pernah tampil dalam sorotan lampu besar. Mungkin nama mereka tidak selalu tercatat dalam laporan pembangunan. Tetapi dari tangan merekalah nilai-nilai agama, pendidikan, pelayanan, dan harmoni sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dan ketika seorang bupati memilih menahan kenaikan penghasilan para pemimpin demi mengangkat kesejahteraan mereka yang melayani umat, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan sekadar tata kelola desa.

Melainkan fondasi peradaban Aceh yang berakar kuat dari meunasah-meunasah kecil di sudut-sudut gampong.

"Jalan menuju kemajuan tidak selalu dibangun dengan beton dan baja. Kadang ia dibangun dari keberanian seorang pemimpin yang memilih menguatkan para penjaga surau, agar cahaya ilmu dan iman tetap menyala di setiap gampong." (Adv)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement