Menaker Belum Ungkap Besaran Kenaikan UMP 2027, Minta Tunggu Perkembangan

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum mengungkapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027, termasuk untuk wilayah Jakarta. Pemerintah masih akan memberikan informasi lebih lanjut terkait penetapan upah minimum tahun depan.

Yassierli mengatakan, pemerintah kini telah memiliki dasar hukum terbaru yang mengatur formula pengupahan melalui undang-undang terkait ketenagakerjaan.

"Undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Saat ditanya mengenai formula penghitungan UMP dan apakah masih menggunakan rumus sebelumnya, Yassierli meminta masyarakat merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam undang-undang terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.

Meski demikian, Yassierli belum memberikan gambaran mengenai potensi kenaikan maupun penurunan UMP Jakarta pada 2027.

“Lihat nanti aja nanti,” tuturnya.

Buruh Minta Pemerintah Segera Tetapkan UMP 2027

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

Usulan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Kami mengeluarkan usulan, yaitu kenaikan upah minimum rata-rata atau agregat secara nasional, inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Kami berpendapat menggunakan aturan yang lama, yaitu PP No. 49 Tahun 2025,” kata Said Iqbal dikutip dari Antara, Selasa (3/11/2026).

Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai mekanisme penetapan upah minimum tahun depan.

Sebelumnya, ia mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 7,5-9,5 persen. Sementara itu, upah minimum sektoral diusulkan berada di atas upah minimum yang berlaku.

Menurut Said Iqbal, kepastian aturan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki pedoman dalam membahas kenaikan upah minimum 2027. Hingga kini, belum adanya panduan tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan pekerja dan berpotensi memicu keresahan di daerah. (Lip6)