Mendagri Tito Soroti Konflik Politik Tapteng: Jangan Rakyat Jadi Tumbal

TAPTENG (Waspada.id): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kondisi hubungan legislatif dan eksekutif di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dinilai belum harmonis.

Di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih membutuhkan perhatian serius, Tito mengingatkan agar konflik politik dan perbedaan kepentingan antarelite tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Tito saat melakukan kunjungan ke Tapteng, Kamis (10/9/2026).

Menurut Tito, perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang akhirnya menghambat jalannya pemerintahan.

“Semua pihak harus dewasa dalam menjalankan pemerintahan. Beda pandangan itu biasa, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat,” ujar Tito.

Ia menegaskan, ketika hubungan antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan baik, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh para elite pemerintahan.

Masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan ketika proses penganggaran, pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pemerintah terganggu.

“Kalau pemerintahannya tidak baik, politiknya juga tidak bagus, yang menjadi korban bukan pemerintah atau DPRD. Yang menjadi korban adalah masyarakat, karena anggaran tidak bisa dicairkan dan pekerjaan tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Tito meminta seluruh unsur pemerintahan di Tapteng mengedepankan komunikasi dan kerja sama. Menurutnya, kondisi daerah yang masih dalam pemulihan pascabencana membutuhkan pemerintahan yang solid dan mampu mengambil keputusan secara cepat.

“Semua pihak harus bekerja sama. Pemimpin daerah beserta jajarannya dan staf harus mendukung. Kemudian Forkopimda, polisi, tentara dan kejaksaan. Jangan dibuat ribet,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan politik tidak sampai membuat sistem pemerintahan menjadi tidak stabil.

“Rakyat ini menunggu kita. Jangan membuat sistem politik menjadi tidak stabil dan pemerintahan tidak berjalan dengan baik,” sambungnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena masyarakat Tapteng masih menghadapi berbagai persoalan pascabencana, mulai dari pemulihan rumah dan infrastruktur, kebutuhan bantuan hingga pemulihan aktivitas ekonomi.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya mengerahkan seluruh energi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Tito juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran. Kritik terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan tidak boleh dihilangkan.

Namun, fungsi kontrol tersebut harus tetap dilakukan dalam koridor yang tidak menghambat roda pemerintahan.

“Di DPRD juga harus mendukung. Kita harus sama-sama menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebaliknya, pemerintah daerah juga diminta tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan DPRD.

Komunikasi dan keterbukaan harus dikedepankan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan.

Sebab, kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas jika sampai mengganggu pelayanan publik.

Forkopimda Diminta Jaga Stabilitas

Dalam situasi tersebut, keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah.

TNI, Polri dan kejaksaan diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk memastikan dinamika politik tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu ketertiban serta penyelenggaraan pemerintahan.

Tito menegaskan, dirinya tidak sedang menunjuk atau menyalahkan pihak tertentu.

Namun, seluruh pihak diminta mengutamakan kepentingan masyarakat Tapteng.

“Saya tidak menunjuk kepada pihak tertentu. Tetapi tolong demi rakyat Tapanuli Tengah, semuanya bersatu, kompak dan bisa berkomunikasi dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, jabatan politik pada akhirnya memiliki batas waktu. Sementara dampak dari kebijakan dan konflik pemerintahan dapat dirasakan masyarakat dalam waktu yang jauh lebih panjang.

Karena itu, para pemangku kepentingan di Tapteng diminta tidak menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk mengorbankan kepentingan rakyat.

Rakyat Tak Butuh Pertarungan Elite

Masyarakat Tapteng, khususnya yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana, membutuhkan kepastian.

Mereka membutuhkan bantuan yang jelas, pembangunan yang berjalan, infrastruktur yang diperbaiki serta pelayanan publik yang tidak tersandera oleh konflik antarlembaga.

Karena itu, mediasi dan komunikasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dinilai menjadi langkah penting untuk mengakhiri kebuntuan.

Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling kuat dalam pertarungan politik.

Melainkan siapa yang bersedia menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Di tengah pemulihan pascabencana, rakyat tidak membutuhkan pertarungan elite yang berkepanjangan.

Sebab, apabila konflik politik berujung pada tersendatnya anggaran, terhambatnya program dan terganggunya pelayanan publik, maka rakyatlah yang pertama kali merasakan dampaknya.

Dan pada akhirnya, kepentingan rakyat Tapteng harus berada di atas kepentingan kekuasaan maupun kepentingan kelompok. (Tnk)