Mengawal Ratusan Miliar Harapan: Jejak Keseriusan Ayahwa Memulihkan Warga Aceh Utara Pascabencana

"Seorang pemimpin tidak diukur dari banyaknya janji yang diucapkan, tetapi dari seberapa jauh ia mengawal hak rakyatnya hingga benar-benar sampai di tangan mereka yang membutuhkan."

Di ruang-ruang tunggu kantor kecamatan hingga balai desa di Kabupaten Aceh Utara, wajah-wajah lelah warga penyintas banjir perlahan berganti lega. Di antara tumpukan kenangan yang hanyut bersama arus dan rumah-rumah yang sempat lumpuh diterjang air, secercah harapan mulai menemukan jalannya. Bantuan sosial bernilai ratusan miliar rupiah perlahan mengalir, mengetuk pintu-pintu rumah yang sebelumnya hanya dipenuhi kecemasan tentang hari esok.

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa).

Namun bantuan sebesar itu tidak lahir dari sebuah proses yang sederhana. Di balik setiap rupiah yang diterima warga, terdapat rangkaian kerja panjang yang menuntut ketelitian, kecermatan, dan kemampuan menyelaraskan ribuan data korban dalam waktu yang tidak singkat.

Di jantung proses itu berdiri Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Ayahwa. Sejak awal bencana melanda, ia tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi turut mengawal proses pendataan, verifikasi, hingga koordinasi berlapis dengan pemerintah pusat agar hak-hak warga Aceh Utara dapat segera direalisasikan.

Tokoh masyarakat Aceh, Terpiadi A. Madjid.

Langkah besar itu bermula pada 17 Maret 2026 di Kecamatan Sawang. Pada Tahap I, dana Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp3.122.550.000 mulai diserahkan kepada 625 kepala keluarga atau 2.313 jiwa di lima desa terdampak, yakni Blang Reuling, Blang Teurakan, Krueng Baro, Lagang, dan Paya Rabo Timu.

Bersama bantuan stimulan ekonomi dan isi hunian, nilai bantuan tahap awal mencapai Rp8.122.550.000. Angka itu mungkin terlihat kecil dibanding total bantuan berikutnya, namun bagi banyak keluarga korban banjir, itulah sinyal pertama bahwa negara hadir di tengah kesulitan mereka.

Proses kemudian bergerak cepat. Pendataan diperluas, verifikasi diperketat, dan koordinasi lintas sektor dilakukan tanpa henti. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama para geuchik, camat, Dinas Sosial P3A, serta unsur Forkopimda bekerja memadukan ribuan data agar tidak ada korban yang terlewat maupun menerima bantuan secara tidak tepat sasaran.

Hasil dari kerja administratif yang rumit itu mulai tampak pada Tahap II. Bantuan Jadup meningkat tajam menjadi Rp18.212.850.000 bagi 3.722 kepala keluarga atau sekitar 13.491 jiwa. Jika digabungkan dengan bantuan stimulan ekonomi dan isi hunian, total pencairan tahap ini mencapai Rp46.900.850.000.

Gelombang pemulihan terus meluas pada Tahap III yang disalurkan pada Agustus 2026. Dana yang dikucurkan mencapai Rp91.283.850.000 dan menjangkau puluhan ribu penerima manfaat di 21 kecamatan. Selain bantuan isi hunian dan Jadup, pemerintah juga memastikan santunan ahli waris sebesar Rp4.320.000.000 bagi 288 penerima serta santunan korban luka berat senilai Rp2.480.000.000 untuk 496 penerima.

Kadis Sosial & P3A Kabupaten Aceh Utara, Fakhruradhi, SH, MH.

Menurut Kadis Sosial & P3A Kabupaten Aceh Utara, Fakhruradhi, SH, MH, sampai awal September 2026, total akumulasi pencairan Tahap I hingga Tahap III beserta santunan tersebut mencapai Rp153.107.250.000.

Namun perjalanan belum berakhir.

Puncak keseriusan koordinasi antara Bupati Ayahwa dengan Menteri Sosial-RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kembali terlihat pada Tahap IV yang dimulai pada 22 September 2026. Dengan menggandeng PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi, Ayahwa menyerahkan alokasi bantuan senilai Rp328.456.950.000.

Dana tersebut terdiri atas bantuan Jaminan Hidup sebesar Rp22.756.950.000 untuk 16.857 jiwa dan bantuan isi hunian sebesar Rp305.700.000.000 untuk 101.900 kepala keluarga.

Secara keseluruhan, lebih dari Rp481,56 miliar dana pemulihan berhasil diperjuangkan dan disalurkan kepada masyarakat Aceh Utara. Sebuah angka yang bukan sekadar statistik dalam laporan pemerintahan, tetapi kisah tentang ribuan keluarga yang perlahan bangkit dari keterpurukan.

Atas keberhasilan percepatan penyaluran bantuan tersebut, apresiasi datang dari tokoh masyarakat Aceh, Terpiadi A. Madjid. Menurutnya, keberhasilan menghadirkan bantuan sosial dalam waktu yang relatif cepat tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memenuhi tanggung jawabnya, terutama pada proses pemantapan dan validasi data korban banjir yang menjadi syarat utama pencairan bantuan dari Kementerian Sosial RI.

Terpiadi menilai, pekerjaan itu jauh lebih berat daripada yang terlihat di permukaan. Ribuan data dari puluhan kecamatan harus diverifikasi secara akurat agar bantuan yang turun dari pusat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima.

"Perjuangan ini bukan pekerjaan yang gampang. Dibutuhkan kecakapan, ketelitian, dan ketepatan dalam bekerja agar data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itulah bantuan dari Kemensos bisa dicairkan dalam waktu yang relatif cepat," ujarnya.

Meski mengakui bahwa mengurus kebutuhan masyarakat adalah bagian dari kewajiban seorang kepala daerah, Terpiadi menilai Ayahwa tetap layak memperoleh apresiasi atas kerja keras tersebut.

Baginya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan menyampaikan program, tetapi juga dari kesungguhan mengawal hak-hak masyarakat hingga benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Karenanya, Terpiadi meminta Ayahwa untuk tidak berhenti sampai di sini.

Foto-foto Ayahwa dan Kadis Sosial dan P3A salurkan bantuan:

Ia berharap perjuangan itu terus berlanjut hingga seluruh bantuan yang telah dijanjikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia benar-benar diterima seluruh korban banjir tanpa terkecuali.

"Perjalanan ini belum selesai. Masyarakat berharap Ayahwa tetap berdiri di barisan terdepan mengawal setiap hak korban banjir sampai seluruh bantuan yang dijanjikan Kemensos diterima semuanya," katanya.

Di situlah sesungguhnya makna dari angka Rp481,56 miliar tersebut. Ia bukan semata besaran anggaran yang berpindah dari rekening negara ke tangan masyarakat. Ia adalah bukti bahwa ketika data dikerjakan dengan benar, koordinasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan kepemimpinan hadir dengan keseriusan, maka harapan yang sempat tenggelam oleh banjir dapat kembali berlabuh.

Kini dana itu telah berputar di tengah masyarakat Aceh Utara. Sebagian menjadi bahan bangunan, sebagian menjadi modal usaha kecil, dan sebagian lagi menjadi penyangga kehidupan keluarga yang nyaris kehilangan segalanya. Di balik seluruh proses itu, terdapat satu pelajaran penting: bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang manusia-manusia yang memilih untuk tidak berhenti berjuang demi masyarakatnya.

"Seorang pemimpin tidak selalu dikenang karena jabatan yang pernah disandangnya, tetapi karena seberapa jauh ia mengawal harapan rakyatnya. Ketika bantuan sampai kepada yang berhak, di situlah kerja keras menemukan makna, dan pengabdian menjelma menjadi warisan." (Adv)