Menteri LH Beri Kuliah Umum Di UHN Medan Tentang Supremasi Ekologi

MEDAN (Waspada.id): Universitas HKBP Nommensen (UHN) sukses menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum dengan menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, Selasa, 27 Oktober 2026 di Aula Fakultas Kedokteran UHN Medan.

Kegiatan ini mengangkat tema “Supremasi Ekologi: Masa Depan Hutan Sumatera Utara dan Kelestarian Danau Toba Menuju Lingkungan Hidup Lestari Indonesia Emas 2045.”

Pemilihan tema ini menyoroti pentingnya supremasi ekologi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan di Sumatera Utara dan ekosistem Danau Toba. Kedua kawasan tersebut memiliki nilai ekologis yang penting sehingga membutuhkan perhatian dan komitmen bersama dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Yayasan UHN Pdt. Dr. Enig Sonata Aritonang menjadi moderator dalam Kuliah umum.

Kuliah umum ini menjadi forum akademik untuk membahas tantangan lingkungan hidup di Sumatera Utara, khususnya terkait pengelolaan hutan, penataan ruang, risiko bencana, serta perlindungan ekosistem Danau Toba. Dalam materi presentasinya, Moh. Jumhur Hidayat menyoroti pentingnya menjadikan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir November 2025 sebagai momentum untuk memperbaiki pola pembangunan. Bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor tidak cukup ditanggapi hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga perlu diikuti evaluasi terhadap penggunaan lahan, kondisi daerah aliran sungai (DAS), tata ruang dan kerentanan masyarakat.

Materi tersebut juga menekankan bahwa hutan merupakan infrastruktur ekologis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tajuk pepohonan, serasah, akar dan struktur tanah membantu mengatur tata air, mendukung peresapan air, memperkuat kestabilan lereng, serta mengurangi erosi. Namun, fungsi hutan tidak dapat dipandang sebagai jaminan bahwa banjir dan longsor akan sepenuhnya terhindarkan, terutama ketika terjadi hujan ekstrem dan kondisi geologi yang rentan.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Menteri adalah perubahan tutupan hutan di Sumatera Utara. Berdasarkan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sumatera Utara tahun 2026 yang ditampilkan dalam presentasi, total tutupan lahan bervegetasi hutan meningkat dari sekitar 1,62 juta hektare pada 2018 menjadi 1,76 juta hektare pada 2024. Meskipun demikian, peningkatan luas tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh fungsi ekologis hutan telah membaik.

Materi kuliah umum juga menekankan perlunya perbaikan perencanaan pembangunan melalui pendekatan menghindari risiko, mengurangi risiko dan memulihkan ekosistem. Pembangunan baru perlu mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan fungsi ekologis, sementara kawasan yang memiliki risiko tinggi membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi tanah dan air, serta perlindungan daerah resapan dan sempadan sungai.

Sementara Rektor UHN Medan, Dr. Richard A. M. Napitupulu, S.T., M.T., be

dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kuliah umum tersebut dan mengapresiasi kehadiran Menteri Lingkungan Hidup sebagai narasumber yang memiliki otoritas dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Rektor menegaskan bahwa kuliah umum ini berlangsung pada momentum yang sangat penting, ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan gambut, persoalan sampah plastik, pencemaran air, polusi udara, deforestasi, alih fungsi lahan, hingga bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan.

“Semua bentuk krisis lingkungan ini merupakan akumulasi dampak dari orientasi pembangunan nasional kita yang kurang memerhatikan dan menegakkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang telah berlangsung sejak puluhan tahun silam,” ujar Rektor dalam sambutannya.

Secara khusus, Rektor menyoroti bencana banjir bandang yang melanda Sibolga dan Tapanuli Tengah pada akhir 2025. Menurutnya, berbagai bencana ekologis yang terjadi menjadi pengingat bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan kelestarian alam.

Rektor juga menyampaikan bahwa penanganan krisis lingkungan memerlukan langkah yang cepat, efektif, dan komprehensif. Tanpa upaya serius dan berkelanjutan, persoalan lingkungan berpotensi menjadi tantangan besar bagi pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, Rektor menyampaikan harapan terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Ia menyinggung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang, sebagaimana disampaikan dalam sambutannya, menempatkan pelestarian lingkungan, harmoni dengan alam, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor turut memberikan apresiasi terhadap perjuangan ekologis yang dilakukan pimpinan HKBP, Ompui Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST., bersama elemen masyarakat sipil di Sumatera Utara. “Kami memohon kepada pemerintah agar kini dan ke masa mendatang melanjutkan langkah-langkah pemulihan alam dan lingkungan di Sumatera Utara, dan khususnya di kawasan Danau Toba,” tegas Rektor. Pesan tersebut memperkuat urgensi perlindungan kawasan hutan dan ekosistem Danau Toba sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Pelestarian lingkungan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakat, kualitas lingkungan, dan masa depan generasi mendatang.

Bagi UHN Medan, kuliah umum ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan sivitas akademika mengenai persoalan lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian lintas disiplin ilmu. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data ilmiah serta mendorong tumbuhnya generasi yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem di Sumatera Utara. Organisasi yang hadir antara lain CDRM & CDS-UHN (Medan), KSPPM (Parapat), BAKUMSU (Medan), PETRASA (Dairi), WALHI Sumatera Utara (Medan), KPA Sumut (Medan), BITRA Indonesia (Medan), YDPK (Dairi, Sidikalang), AMAN Tano Batak (Balige), BRWA Sumut (Balige), Yayasan Ate Keleng (Sukamakmur), YAPIDI (Pancurbatu), Green Justice Indonesia (Medan), SEKBER GOKESU (Pematang Siantar/Medan), serta KMDT. Turut hadir para dekan, wakil dekan, fungsionaris universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dari lintas fakultas di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan. (Wsp.id)