MENYIBAK PUNGO III

Oleh Agusni AH

PENGANTAR REDAKSI:

Agusni AH kembali melanjutkan kisah “MENYIBAK PUNGO” edisi ketiga. Kali ini, ia menghadirkan sebuah kepiluan yang sunyi tentang residu panjang pemilu dan pilkada, tentang pekerjaan yang telah usai di atas panggung demokrasi, namun menyisakan bara di belakang layar administrasi negara.

Di tengah tumpukan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tak kunjung selesai, Rahmad berdiri sendiri menghadapi labirin aturan, tanda tangan, dan jejak-jejak birokrasi yang perlahan berubah menjadi ancaman. Apa yang sebelumnya dianggap hanya kelalaian administratif, mendadak menjelma bayang-bayang hukum yang mengintai tanpa belas kasih.

Rahmad, lelaki yang sejak awal percaya bahwa kerja demokrasi adalah pengabdian, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa pengabdian kadang tidak berbanding lurus dengan perlindungan. Satu demi satu orang yang dulu ramai di meja rapat mulai menjauh. Dan di ujung cerita, hanya tersisa dirinya bersama map-map lusuh dan aroma kertas lembab memenuhi ruangan berlumpur dari sisa peristiwa banjir raya.

Hingga pada suatu pagi yang muram, sebuah surat berstempel “PRO JUSTITIA” tiba di hadapannya.

Ini tidak hanya menjadi kisah pilu sekaligus sebuah anomali menggantung kelabu dan kelam.

“MENYIBAK PUNGO (III)” menjadi kisah tentang konsekuensi—bahwa di balik gegap gempita pesta demokrasi, selalu ada sunyi yang harus dibayar mahal oleh mereka yang tertinggal membereskan reruntuhannya. Masihkah cerita ini berlanjut atau berakhir di episode ini saja, kita simak dulu untaian Agusni AH di bawah ini:

MENYIBAK PUNGO (III)

HORIZON semesta telah menakdirkannya menjadi punggawa demokrasi. Karena itu, Rahmad tak hanya memegang komitmen sebagai penyelenggara pemilu di bawah naungan lembaga yang selama ini ia yakini sebagai rumah pengabdian, rumah yang merancang masa depan nanggroe tercinta. Ia juga tetap melebur bersama denyut kehidupan di Bumi Muda Sedia—tanah endatu yang menjunjung semboyan “Kaseh Pape Setie Mati”, sebuah falsafah yang tak sekadar diucap, melainkan hidup dalam urat nadi masyarakatnya.

Namun sesudah riuh pemilu dan pilkada berlalu, ketika baliho mulai lapuk diterpa angin dan diguyur hujan serta warung-warung kopi tak lagi gaduh oleh debat politik, Rahmad justru berhadapan dengan sunyi yang lain. Sunyi yang tak memiliki suara, tetapi mampu menghantam dada lebih keras daripada teriakan massa saat masa kampanye atau ketika demo.

Hari-harinya kini seperti lorong panjang yang dipenuhi residu dari sebuah musim demokrasi. Ada tatapan curiga yang tersisa, ada bisik-bisik yang belum benar-benar padam, bahkan ada persahabatan yang retak hanya karena pilihan politik yang berbeda. Di tengah keadaan itu, Rahmad dipaksa menghadapi sebuah pertanggungjawaban yang jauh lebih rumit daripada sekadar menyusun laporan tahapan pemilu dan pilkada.

Ia harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.

Tentang keputusan-keputusan yang pernah diambil dengan keyakinan menjaga netralitas, tentang malam-malam yang habis di kantor kecamatan hingga tingkat gampong demi memastikan tak ada suara rakyat yang tercecer, hingga tentang keluarganya yang diam-diam ikut menanggung lelah dan tekanan yang tak pernah tercatat dalam berita acara, sampai semua logistik termasuk kotak surat suara yang diusung mendaki bukit terjal melewati kaki gunung yang penuh geragas hutan.

Di luar sana orang-orang mungkin mengira tugas punggawa demokrasi selesai ketika kotak suara ditutup. Padahal bagi Rahmad, justeru setelah itulah ujian sesungguhnya dimulai dengan waktu panjang yang terkadang dilaluinya sendiri. Sebab demokrasi bukan hanya perkara menghitung suara, melainkan juga menjaga hati agar tidak ikut karam oleh kebencian yang ditinggalkan musim pertarungan. Tak sedikit pertengkaran yang kemudian menyisakan luka, bahkan dendam yang diam-diam.

Dan pada malam yang lengang itu, ketika angin menyapu halaman kantor yang mulai sepi, kantor yang masih dipenuhi lumpur dari sisa bencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan daerahnya beberapa bulan lalu dan hingga kini nyaris segala sendi masih didera derita. Sakit belum pulih dari cobaan itu belum selesai.

Rahmad tersenyum tipis sambil menatap setumpuk map lusuh dan seabrek berkas di mejanya. Ia sadar, tanggung jawab yang kini menunggunya bukan lagi sekadar urusan negara, melainkan urusan kemanusiaan yang jauh lebih sukar diselesaikan.

Pertanggungjawaban keuangan itu sejatinya bukan berada sepenuhnya di pundak Rahmad. Ada jajaran kesekretariatan yang secara administratif menjadi pengguna anggaran, ada sekretaris, bendahara, operator, hingga tumpukan aturan dan petunjuk teknis yang mengatur setiap angka agar berjalan sebagaimana mestinya. Namun bagi Rahmad, pekerjaan demokrasi tak pernah benar-benar bisa dipilah sebatas garis kewenangan.

Baginya, setiap rupiah yang keluar selama tahapan pemilu dan pilkada yang nyaris berlangsung beriringan tetap mengandung tanggung jawab bersama. Sebab di balik angka-angka itu ada keringat petugas adhoc yang pulang larut malam, ada biaya perjalanan menembus gampong-gampong terpencil terisolir, ada lembar-lembar formulir yang dicetak tergesa di tengah listrik yang kerap padam, hingga secangkir kopi dingin yang menemani rapat tanpa ujung sampai menjelang subuh.

Jika sebelumnya ia sibuk merapikan administrasi tahapan yang panjang dan berliku dalam memastikan logistik tiba tepat waktu, memeriksa berita acara, menyusun laporan supervisi, sosialisasi hingga menjawab berbagai dinamika yang datang silih berganti, maka kini Rahmad justeru dipaksa bergelut dengan angka-angka yang terasa lebih melelahkan daripada hiruk-pikuk masa kampanye dan tahapan lainnya.

Meja kerjanya tak lagi dipenuhi peta wilayah dan jadwal tahapan, melainkan nota-nota kusut, kuitansi yang tintanya mulai memudar, serta berkas pertanggungjawaban yang harus dicocokkan satu demi satu. Begitupun kertas-kertas itu sudah banyak disapu banjir raya dan sebagiannya lengket diselipan lumpur yang bersisa. Ada rasa pilu yang diam-diam merayap dalam dirinya. Sebab di balik semua itu, ia menyaksikan bagaimana kerja panjang yang penuh pengorbanan seolah mengecil hanya menjadi soal cocok atau tidaknya angka di atas kertas.

Kadang Rahmad termenung lama di depan layar komputer kantor yang menyala pucat. Ia teringat malam-malam ketika mereka bekerja tanpa sempat memikirkan makan, demi memastikan pesta demokrasi berjalan baik. Semua tahapan pemilu dan pilkada berlangsung utuh. Namun kini, setelah semuanya usai, yang tersisa justru kelelahan baru. Kelelahan yang tak terdengar heroik, tetapi perlahan menggerus batin.

Ia sadar, beginilah nasib banyak punggawa demokrasi di masa senyap. Setelah riuh tepuk tangan dan gaduh politik mereda, mereka tetap tinggal di belakang meja, membereskan serpihan tanggung jawab yang tak pernah benar-benar selesai.

Keesokan pagi, Rahmad tersentak dengan sebuah amplop bertuliskan projustitia perihal pemanggilan, untuk sebuah pemeriksaan indikasi kerugian negara...?***.