Menyoroti Kasus Rasuah di 'Negeri Bertuah' yang Membuat Rakyat Gerah


LANGKAT (Waspada.id): Kabupaten Langkat yang dikenal dengan julukan "Negeri Bertuah" memiliki potensi sumber daya alamnya yang kaya. Bumi Langkat ini dianugerahi sumber daya kelautan yang potensial. Daerah ini juga memiliki hamparan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas tersebar di 23 kecamatan.
Perut bumi di negeri Melayu yang secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ini juga memiliki kandungan 'emas hitam' alias minyak dan gas (migas), meskipun produksinya tidak seperti di masa keemasan pada era tahun 70-an.
Komunitas masyarakat Langkat yang terdiri dari beragam suku (hetrogen) dikenal ramah, toleran dan taat dengan nilai agama. Wilayah ini pada masa lalu pernah menjadi pusat Kerajaan Langkat yang makmur dan beradab.
Tapi, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai kejujuran dan moralitas mulai terkikis akibat ambisi dan nafsu duniawi berlebihan oknum pemimpinnya yang terus merasa dahaga akan godaan materi.
Dua oknum bupati dari "Negeri Bertuah" ini sebelumnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi. Kedua bupati, yakni Syamsul Arifin (Alm) dan Terbit Rencana PA.
Alm Syamsul Arifin dua periode menjabat sebagai Bupati Langkat, yakni tahun 1999-2004 dan 2004-2008. Mantan Bupati Langkat ini meninggalkan kasus rasuah saat menjabat bupati dan ia ditangkap KPK tahun 2010 setelah menjabat Gubernur Sumatera Utara.
Kemudian, Bupati Langkat berikutnya yang juga berurusan dengan hukum adalah Terbit Rencana PA. Ia ditangkap KPK pada tahun 2022 lalu dan hingga kini, eks orang nomor satu di Langkat ini masih mendekam di dalam 'hotel prodeo' menjalani hukuman.
'Negeri Bertuah' ini tampaknya tak pernah sepi dari isu negatif beraroma rasuah. Kamis (2/7) sore, masyarakat Langkat digegerkan dengan pemberitaan di platform media arus utama (mainstream), termasuk media sosial.
Masyarakat geger begitu mendapat suguhan informasi panas bahwa Bupati Langkat, Syah Afandin, diamankan KPK bersama lima orang pihak swasta dan seorang ASN atas dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Langkat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada waspada.id lewat WhatsApp, Jumat (3/7) siang, menyebutkan ada tujuh orang yang diamankan KPK dalam perkara ini. Selain bupati, satu orang di antaranya ASN dan lima orang pihak swasta.
Adapun OTT tersebut berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak yang terjaring OTT.
Masyarakat menyebutkan, selama ini aroma suap di 'Negeri Bertuah' ini sudah biasa tercium, hanya saja jarang ada warga yang berani speak up. Kabupaten ini sebenrnya kaya, tapi masih banyak rakyat yang hidup miskin, karena oknum pemimpin tak amanah.
Terbukti, tidak hanya kepala daerah saja yang sudah ditangkap dan menjalani hukuman atas perbuatan korupnya, tapi sejumlah Kepala Dinas, Kabid, Kasek, Kades, dan Lurah juga pernah dihukum atas perbuatan mereka yang merugikan terhadap keuangan negara.
Ironis, selama ini para generasi muda selalu diajarkan menjauhi perbuatan yang haram, tapi di luar pintu rumah, mereka melihat orang-orang berkuasa justru memperkaya diri lewat jalan yang salah. Warga mempertanyakan, sampai kapan 'Negeri Bertuah' ini terbebas dari praktik korupsi?(id24)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda