Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

MME: Jangan Terjebak Polemik Kursi Wapres, Kawal Pembahasan RUU Migas

Redaksi
Redaksi
Jumat, 20 November 2026 - 7.37 AM WIB
MME: Jangan Terjebak Polemik Kursi Wapres, Kawal Pembahasan RUU Migas
Koordinator Masyarakat Melek Energi (MME), Nugra Ferdino.Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): – Koordinator Masyarakat Melek Energi (MME), Nugra Ferdino, mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam polemik pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong. Menurutnya, perhatian publik seharusnya lebih difokuskan pada pengawasan kebijakan strategis nasional, khususnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Nugra mengatakan, pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur melalui mekanisme konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Jangan sampai perhatian masyarakat terlalu banyak tersita oleh polemik kursi Wakil Presiden, sementara pembahasan regulasi yang menyangkut kekayaan alam dan hajat hidup orang banyak justru luput dari pengawasan. Kita perlu lebih serius mengawal RUU Migas karena dampaknya akan menentukan masa depan pengelolaan energi nasional," ujarnya.

Menurut Nugra, RUU Migas bukan sekadar regulasi teknis sektor industri, tetapi menyangkut penguasaan negara atas sumber daya alam, posisi strategis BUMN, tata kelola kontrak kerja sama, penerimaan negara, hingga kepentingan masyarakat sebagai pengguna energi.

Karena itu, MME menilai pembahasan RUU Migas harus mendapat perhatian serius dari masyarakat, terutama menyangkut keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam proses penyusunan regulasi.

"Kami melihat pembahasan RUU Migas masih perlu didorong agar lebih terbuka dan dapat diawasi publik secara luas. Masyarakat berhak mengetahui arah pembahasan, substansi perubahan pasal, serta kepentingan apa saja yang diperjuangkan dalam regulasi tersebut," tegasnya.

Ia mengingatkan, proses pembentukan undang-undang jangan sampai hanya didominasi pemerintah, parlemen, maupun kelompok pelaku usaha yang memiliki akses terhadap pengambil kebijakan.

MME juga mengingatkan agar RUU Migas tidak menjadi instrumen yang menguntungkan segelintir elite ekonomi dan kelompok oligarki dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.

"Jangan sampai RUU Migas justru menjadi karpet merah bagi kepentingan oligarki. Regulasi ini harus dibentuk untuk kepentingan bangsa, bukan mempermudah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu. Kekayaan migas Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," katanya.

Nugra menegaskan, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam pembentukan regulasi migas. Penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu, MME mendorong pembahasan RUU Migas memperhatikan sejumlah agenda strategis, di antaranya memperkuat posisi negara dalam pengelolaan migas, memastikan peran strategis Pertamina sebagai BUMN energi nasional, meningkatkan transparansi kontrak kerja sama, memperkuat industri dan teknologi nasional, serta menjamin distribusi manfaat sumber daya energi bagi masyarakat.

Selain itu, MME meminta DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang bermakna sesuai Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

"Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton dalam pembentukan undang-undang yang menyangkut masa depan kekayaan alam Indonesia. Kami ingin RUU Migas dibahas secara transparan, melibatkan masyarakat, dan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional," tambahnya.

Nugra mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk aktif mengawasi proses legislasi tersebut.

"Jabatan politik bisa menjadi perdebatan hari ini, tetapi undang-undang akan menentukan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Karena itu, jangan hanya ramai membicarakan kursi Wakil Presiden. Mari kawal RUU Migas dan pastikan kedaulatan energi tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir kelompok," pungkas Nugra Ferdino. (wsp.id)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement