“Monster” MBG Mengintai Lubukpakam

Satu cup puding sejatinya meninggalkan rasa manis dan lezat. Di Lubukpakam, ia justru berujung di ruang gawat darurat.

SELASA, 8 September 2026, dua siswa kelas IX SMP Negeri 1 Lubukpakam, Deliserdang, Sumatera Utara, buru-buru dilarikan ke RS Grand Med setelah mengeluh sakit perut dan muntah-muntah seusai mengonsumsi puding yang menjadi bagian dari Makan Bergizi Gratis. Kepala sekolah Ahmad Affandi membenarkan peristiwa tersebut.

Penyebab medis diduga keracunan MBG meski hasil pasti masih menunggu laboraturium. Namun membawa anak dari sekolah ke rumah sakit setelah menyantap makanan program negara tetaplah isyarat bahaya yang tak boleh dinafikan dengan kalimat: “masih diselidiki”.

Apalagi tragedi di Lubukpakam itu bukan cerita yang lahir di ruang kosong.

Program Makan Bergizi Gratis dibangun dari gagasan yang sulit dibantah: negara hadir di meja makan anak-anak, memperbaiki asupan gizi, dan menanam investasi bagi generasi mendatang. Masalahnya, makanan bergizi kehilangan seluruh kemuliaannya begitu keamanan pangan diletakkan di urutan kedua.

Angkanya bahkan telah membuat kata “insiden” terdengar terlalu lunak.

Data yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut per 2 September 2026 sebanyak 50.059 orang menjadi korban dalam 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Komisi IX menilai persoalan ini tak lagi pantas dianggap kasus yang berdiri sendiri, melainkan membutuhkan perubahan sistemik.

BPOM sendiri mencatat sepanjang 2025 terdapat 219 dugaan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait MBG, dengan 21.084 korban di 140 kabupaten/kota pada 31 provinsi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan terdapat 5.482 korban dari 71 kejadian sejak ia menjabat pada 22 Juli 2026 hingga awal September. Menurut dia, lebih dari 80 persen penyebab kejadian itu berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur.

Di sinilah anomali itu terang benderang.

Negara hendak membangun tubuh anak-anak dengan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tapi keteledoran dalam memasak, menyimpan, mengangkut, atau menyajikan makanan dapat mengubah nampan bergizi menjadi tandu menuju instalasi gawat darurat.

MBG tak boleh menjadi lotre kesehatan: jutaan anak makan, lalu orang tua berdoa semoga anaknya tidak mendapat giliran sakit.

Karena itu, evaluasi tak cukup dengan menutup sementara dapur setelah korban berjatuhan. Pemerintah harus berani membongkar mata rantai produksinya.

Gagasan Komisi IX agar model dapur tersentralisasi dievaluasi dan dipertimbangkan beralih ke dapur berbasis sekolah patut diuji serius.

Sebab, program MBG terlalu besar untuk dijalankan dengan mentalitas katering hajatan: masak banyak, bungkus cepat, kirim, selesai. Ada rantai dingin, suhu makanan, kebersihan alat, kualitas bahan baku, waktu pengolahan, transportasi, hingga jeda sebelum makanan masuk ke mulut anak. Satu mata rantai ceroboh dapat mengubah seporsi makan siang menjadi tiket menuju IGD.

Dua siswa di Lubukpakam mungkin hanya dua contoh kecil di antara jutaan penerima manfaat. Justru karena itulah mereka penting. Sebab keselamatan manusia tidak pernah boleh dihitung dengan persentase toleransi.

Program ini mestinya menjadi wajah kasih negara di meja makan. Jangan biarkan kelalaian mengubahnya menjadi “monster” yang diam-diam mengintai dari balik kotak makan dan minuman anak-anak kita di sekolah.