Moratorium BGN Sandera Tujuh Dapur MBG Kadin Aceh, Investasi Miliaran Rupiah Menganggur

BANDA ACEH (Waspada.id): Tujuh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh dengan investasi miliaran rupiah belum juga beroperasi. Padahal, seluruh fasilitas telah rampung 100 persen. Kebijakan moratorium Badan Gizi Nasional (BGN) membuat investasi dunia usaha itu tertahan tanpa kepastian.

Ketua Umum Kadin Aceh, Ir. H. Muhammad Iqbal, mendesak BGN segera memberikan kejelasan terhadap nasib tujuh dapur tersebut. Apalagi, pembangunannya menggunakan dana partisipasi pengusaha, bukan anggaran negara.

“Yang tujuh unit lagi ini sampai hari ini belum jalan. Sudah dimoratorium dulu,” kata Muhammad Iqbal.

Ketujuh dapur tersebut tersebar di Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang masing-masing dua unit, serta Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe masing-masing satu unit.

Menurut Iqbal, pembangunan satu dapur MBG melalui skema aglomerasi membutuhkan investasi sekitar Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar. Dengan demikian, total investasi untuk tujuh dapur tersebut diperkirakan mencapai Rp14 miliar hingga Rp17,5 miliar.

Dana itu digunakan untuk menyewa dan merenovasi bangunan, membeli peralatan, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung sesuai kebutuhan operasional dapur MBG.

Persoalannya, pengembalian investasi bergantung pada jumlah porsi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Selama dapur belum beroperasi, mekanisme pengembalian modal pun belum berjalan.

“Pengembalian investasi dihitung berdasarkan jumlah ompreng atau penerima manfaat. Saat itu ada Rp3.000, Rp3.200, Rp3.500. Satu ompreng itu ada Rp2.000 yang dikembalikan untuk investasi kita,” jelasnya.

Iqbal menegaskan, keterlibatan Kadin Aceh dalam program MBG merupakan bentuk gotong royong dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

“Kita ini bagian dari masyarakat yang ikut membantu program pemerintah. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun dan investasi yang sudah dikeluarkan justru tidak bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Dari Target 50 Menjadi 30 Dapur

Iqbal menjelaskan, keterlibatan Kadin Aceh bermula dari komitmen Kadin Indonesia membangun 100 dapur MBG. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah, target tersebut berkembang menjadi 1.000 dapur melalui kerja sama Kadin Indonesia dengan BGN.

“Ini MoU antara Kadin Indonesia dengan BGN. Setelah itu, Kadin Indonesia membuat Satgas untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Dalam pembagian target nasional, Aceh semula mendapat jatah pembangunan 50 dapur. Namun, Kadin Aceh menurunkannya menjadi 30 unit setelah mempertimbangkan kemampuan dunia usaha di daerah.

“Kalau 50 dapur, Kadin Aceh tidak mampu. Tidak akan tercapai nanti. Karena itu, Kadin Aceh tetapkan 30 dapur,” katanya.

Target tersebut kemudian dibagi kepada Kadin di 23 kabupaten/kota. Sebagian daerah ditargetkan membangun satu dapur, sedangkan daerah dengan kemampuan investasi lebih besar didorong membangun beberapa unit.

Untuk mengawal pelaksanaannya, Kadin Aceh membentuk Satuan Tugas Pembangunan Dapur Aglomerasi dengan menunjuk Iqbal Idris Ali, SE, Wakil Ketua Kadin Aceh Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana, sebagai ketua satgas.

Seluruh usulan lokasi dapur didaftarkan melalui sistem digital yang disediakan BGN.

“BGN tidak bertemu orang. Mereka punya web sendiri untuk membuka titik-titik itu. Semua kita upload dan kita berikan datanya untuk dimasukkan ke BGN,” jelas Iqbal.

Tujuh Dapur Sudah Beroperasi

Pada tahap pertama, Kadin Aceh berhasil merealisasikan tujuh dapur MBG yang telah beroperasi.

Lokasinya meliputi Banda Aceh, tepatnya di Kantor Kadin Aceh, Sigli, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Langsa masing-masing satu unit, serta Aceh Utara dua unit.

“Saat itu yang terealisasi tujuh dapur dari target 30,” ujarnya.

Dalam pengembangannya, Kadin Aceh menghadapi sejumlah kendala, terutama persyaratan kelembagaan dan keterbatasan titik pembangunan yang tersedia dalam sistem BGN.

Untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, Kadin Aceh menggunakan yayasan sebagai wadah pengelolaan. Salah satunya Yayasan Saudagar Rakyat Aceh yang diketuai Muhammad Mada, dengan Iqbal Idris sebagai bendahara.

Kadin Aceh juga membentuk Yayasan Balesa atau Balai Saudagar Aceh untuk memperluas pembangunan dapur MBG.

Melalui yayasan tersebut, Kadin Aceh memperoleh tujuh titik tambahan. Seluruhnya telah selesai dibangun, tetapi belum memperoleh kepastian operasional akibat moratorium BGN.

“Dari Balesa ini dapat tujuh titik baru. Sekarang sudah 100 persen,” kata Iqbal.

Menunggu Kepastian BGN

Iqbal menilai kepastian kebijakan BGN sangat penting karena pembangunan dapur melalui skema aglomerasi melibatkan modal masyarakat dan dunia usaha.

Berbeda dengan pembangunan yang sepenuhnya dibiayai negara, skema ini menempatkan pelaku usaha sebagai investor yang menanggung biaya pembangunan fasilitas sejak awal.

Karena itu, tertundanya operasional dapur bukan hanya menghambat perluasan layanan MBG, tetapi juga menunda pengembalian investasi yang telah dikeluarkan.

Menurut Iqbal, Kadin Aceh sejak awal berpartisipasi karena memandang program MBG memiliki manfaat bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang keterlibatan pengusaha lokal.

“Kita membantu program ini karena baik dan bagus,” ujarnya.

Kadin Aceh berharap BGN segera memberikan keputusan mengenai kelanjutan tujuh dapur tersebut. Dengan begitu, fasilitas yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan program MBG di Aceh.

Bagi Kadin Aceh, persoalannya kini bukan lagi kesiapan bangunan atau ketersediaan modal. Tujuh dapur sudah berdiri. Investasi telah keluar. Yang belum ada hanyalah kepastian kapan semuanya boleh beroperasi.(wsp.id)