Mosi Tak Percaya 34 Anggota DPRD Deliserdang Terhadap Pimpinan Dewan, Bantah Ditunggangi

LUBUKPAKAM (Waspada.id): 34 Dari 50 anggota DPRD Deliserdang membenarkan jika mosi tak percaya terhadap pimpinan DPRD setempat terkait gagalnya pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Deliserdang 2026, merupakan inisiatif sendiri, tanpa campur tangan pihak luar.

Sikap anggota dewan melalui lintas fraksi itu disampaikan pada Kamis (15/10/26). Para anggota dewan itu menyoroti skors rapat Badan Anggaran (Banggar) yang tidak dicabut, sehingga pengambilan keputusan tidak dapat dilanjutkan, meskipun mayoritas anggota mendukung pengesahan.

Selain mempertanyakan penyelesaian pembahasan anggaran, para anggota dewan mengkhawatirkan dampaknya terhadap program yang membutuhkan dukungan anggaran perubahan.

Anggota Fraksi Demokrat–PKB, H. Rahmatsyah S.H, menegaskan, mosi tak percaya merupakan ungkapan kekecewaan,sekaligus dorongan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Mosi tak percaya ini adalah ungkapan kekecewaan tulus dari 34 anggota dewan yang ikut menandatangani. Mosi tak percaya itu ditujukan kepada pucuk pimpinan DPRD Deliserdang,” papar Rahmatsyah kepada awak media.

Senada singkapkan Ketua Fraksi Demokrat–PKB yang juga anggota Banggar, Ikhwanul Ismar, S.Pd menilai, tidak dicabutnya skors menjadi penyebab pembahasan anggaran tidak tuntas. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian pimpinan dalam menyelesaikan agenda anggaran.

“Kegagalan pengesahan P-APBD 2026 terjadi karena tidak dicabutnya skors yang telah diberlakukan terhadap rapat pembahasan,” ungkap Ikhwanul.

Kekecewaan senada disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Nico, S.H., M.Hum. Ia menilai pimpinan DPRD tidak membuka kelanjutan pembahasan dan menyatakan dukungan terhadap mosi tak percaya tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem, Dr. H. Nusantara Tarigan Silangit, menyoroti konsekuensi yang berpotensi dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegagalan pengesahan anggaran perubahan dapat menghambat pelaksanaan berbagai program.

“Akibat tidak disahkannya P-APBD 2026, masyarakatlah yang menjadi korban. Seyogianya berbagai program yang bisa berjalan menjadi terhambat. Inilah yang paling kami sayangkan,” tutur Nusantara.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Indra Silaban, membantah isu adanya pengaruh pihak luar maupun aparatur sipil negara (ASN) di balik mosi tak percaya tersebut.

Indra menegaskan, keputusan itu lahir dari sikap masing-masing anggota dewan lintas fraksi yang ikut menandatangani.

“Pengambilan sikap mosi tidak percaya ini murni lahir dari inisiatif 34 anggota dewan dari lintas fraksi,” sebut Indra.

Para penandatangan berharap, mosi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan DPRD Deliserdang, terutama dalam memastikan pembahasan dan pengambilan keputusan berjalan transparan, demokratis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, S.H yang dikonfirmasi Waspada.id, melalui whatshapp, Kamis malam belum juga memberi jawaban. (Id.28)