Muhammad Gugat Penjaringan, Musda Golkar Pidie MemanasMuhammad Gugat Penjaringan, Musda Golkar Pidie MemanasMuhammadGugatPenjaringan,MusdaGolkarPidieMemanas

SIGLI (Waspada.id): Ibarat pintu yang baru dibuka lalu kembali dikunci sebelum semua orang sempat masuk, begitulah Muhammad Junaidi, S.P., menggambarkan polemik penjaringan bakal calon Ketua Golkar Pidie.

Kepada Waspada.id, Selasa (25/8) sore, Muhammad Junaidi, S.P. mempersoalkan proses pendaftaran yang menurutnya tertutup hanya karena keterlambatan beberapa menit. Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar soal waktu, melainkan menyangkut ruang dan kesempatan kader untuk ikut dalam kontestasi kepemimpinan Partai Golkar Pidie.

Dinamika politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Pidie pun menghangat. Muhammad Junaidi, S.P. membantah narasi yang menyebut hanya satu kandidat yang memenuhi syarat dan proses penjaringan telah ditutup.

Menurut Muhammad Junaidi, S.P., terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan, terutama menyangkut mekanisme penjaringan yang diterapkan Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah.

Ia mengungkapkan kronologi ketika dirinya bersama tim hendak mendaftarkan diri. Muhammad Junaidi, S.P. menyayangkan sikap panitia yang dinilainya terlalu kaku dalam menerapkan batas waktu pendaftaran.

Menurutnya, keterlambatan yang terjadi hanya sekitar lima menit dan semestinya masih dapat diberikan ruang toleransi dalam proses organisasi.

“Kami sudah sampaikan bahwa kemarin pendaftaran dibuka untuk memberikan kesempatan kepada kader. Jika memang arahnya aklamasi, mengapa pendaftaran dibuka? Lazimnya di Golkar, pendaftaran bakal calon itu dilakukan di dalam forum Musda, bukan ditutup ketat sebelum forum dimulai seperti ini,” ujar Muhammad.

Ia juga menolak anggapan bahwa panitia tidak memberikan toleransi waktu. “Kami menolak anggapan bahwa SC tidak ada kompensasi waktu. Ada toleransi, kami cuma telat lima menit dari jadwal yang ditetapkan,” tegasnya.

Bagi Muhammad Junaidi, S.P., selisih waktu lima menit tidak semestinya menjadi tembok yang menghalangi kader menggunakan hak politiknya. Karena itu, ia bersama tim menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke forum Musda.

“Kami akan memperjuangkan ini dalam forum Musda. Bahwa harus dibuka kembali pendaftaran sebagai bakal calon,” katanya.

Panitia: Pendaftaran Sesuai Jadwal

Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Pidie, Drs. Sayuti Muchtar, M.M., menegaskan proses penjaringan telah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia.

Sayuti menjelaskan, panitia sudah standby sejak pukul 08.00 WIB dan memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk mendaftarkan diri hingga pukul 17.00 WIB. Hingga batas waktu tersebut, hanya T. Saifullah TS, S.E. yang menyerahkan berkas dan dinyatakan memenuhi persyaratan setelah diverifikasi.

“Panitia tetap menunggu sampai batas waktu yang ditentukan. Sampai pukul 17.00 WIB tidak ada bakal calon lain yang mendaftar. Karena itu, pendaftaran kemudian ditutup pukul 17.05 WIB,” ujar Sayuti.

Menurutnya, seluruh proses tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor B-04/SC/MUSDA/GOLKAR/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026.

Terkait keberatan Muhammad Junaidi, S.P., Sayuti belum memberikan tanggapan lebih jauh dan menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme serta forum resmi Musda.

Persoalkan Legalitas SC

Di luar persoalan waktu pendaftaran, Muhammad Junaidi, S.P. juga mempertanyakan legalitas personalia yang mengelola proses penjaringan.

Ia mensinyalir terdapat persoalan prosedural dalam pembentukan SC yang menurutnya berpotensi memengaruhi keputusan yang dihasilkan.

“Ini hal yang tidak lazim di dalam Partai Golkar dalam agenda lima tahunan. Seakan-akan Golkar Pidie membatasi hak-hak kadernya untuk mengaktualisasi diri untuk maju sebagai calon ketua,” ungkapnya.

Muhammad Junaidi, S.P. menyoroti posisi Ketua SC, Drs. Sayuti Muchtar, M.M., yang menurut informasi yang diterimanya diduga bukan merupakan pengurus aktif DPD Partai Golkar Kabupaten Pidie.

Ia juga menyoroti posisi Wakil Ketua SC, Drs. H. Abdi Rahman Puteh, S.E., M.M., yang disebutnya saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Pidie.

“Sehingga, menurut hemat kami, kepengurusan SC itu cacat secara prosedur organisasi. Hal ini yang akan kami pertanyakan dan luruskan dalam forum resmi partai,” ujarnya.

Muhammad Junaidi, S.P. juga mengklaim banyak kader tidak dilibatkan dalam kepanitiaan Musda, baik dalam unsur SC maupun Organizing Committee (OC).

“Terlebih lagi terkonfirmasi bahwa banyak kader yang tidak dilibatkan dalam kepanitiaan Musda, sehingga yang terlibat dalam kepanitiaan baik SC maupun OC adalah BKO kader dari luar Golkar,” pungkasnya.

Kini, polemik tersebut menunggu ruang penyelesaian dalam forum resmi partai. Di satu sisi, Muhammad Junaidi, S.P. meminta pendaftaran dibuka kembali. Di sisi lain, panitia menyatakan proses penjaringan telah berlangsung sesuai jadwal dan ditutup setelah tidak ada bakal calon lain yang mendaftar.

Pertarungan menuju Musda Golkar Pidie akhirnya bukan hanya soal siapa yang akan menjadi ketua, tetapi juga tentang bagaimana aturan, prosedur, dan hak kader dipertemukan dalam satu forum.

Musda Partai Golkar Kabupaten Pidie dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026.(id69)