MUI Padangsidimpuan Edukasi Umat, Bahas Khutbah Arafah, Murur, Dam, dan Tanazul

P.SIDIMPUAN (Waspada.id): Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan menggelar muzakarah tentang sejumlah persoalan ibadah haji, khususnya terkait khutbah wukuf di Arafah, murur, pembayaran dam, dan tanazul, Kamis (12/11/2026).

Muzakarah yang digelar di Aula Kantor MUI Padangsidimpuan tersebut sekaligus menjadi ruang edukasi dan pendalaman pemahaman keagamaan bagi masyarakat, terutama terkait perbedaan antara ketentuan syariat yang bersifat prinsip dan aspek teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Kegiatan yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padangsidimpuan, H. Iswardin Nasution, M.Pd., itu dihadiri Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Ustaz Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A., Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidimpuan, Ustaz Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, serta pengurus MUI lainnya.

Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Ustaz Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A., menyampaikan sambutan pada pembukaan muzakarah di Aula Kantor MUI Padangsidimpuan, Kamis (12/11/2026). Waspada.id/Mohot Lubis.

Peserta muzakarah terdiri atas perwakilan MUI kecamatan se-Kota Padangsidimpuan, pengajian dan majelis taklim, organisasi kemasyarakatan Islam, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se-Kota Padangsidimpuan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Padangsidimpuan yang juga Ketua Panitia, Zainal Arifin Tampubolon, mengatakan muzakarah tersebut secara khusus membahas persoalan dam, termasuk perkembangan pelaksanaannya di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, dibahas pula murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Bahas Persoalan Pelaksanaan Ibadah Haji

Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Ustaz Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa tata cara pokok pelaksanaan ibadah haji telah dicontohkan Rasulullah SAW. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat jamaah yang belum mampu membedakan ketentuan ritual dan aspek teknis penyelenggaraan haji.

Ia menggambarkan pengalaman beberapa waktu lalu, ketika sekitar 10 jamaah haji asal Padangsidimpuan bersikeras ingin berangkat ke Arafah pada 8 Zulhijjah karena beranggapan Rasulullah SAW melakukan hal serupa. Padahal, menurutnya, terdapat pertimbangan historis dan teknis dalam perjalanan haji pada masa Rasulullah.

"Melalui Komisi Fatwa, MUI sebagai mitra pemerintah ingin memberikan ilmu dan pencerahan kepada umat agar memahami persoalan ibadah haji secara utuh, sehingga tidak terjadi perdebatan yang sebenarnya dapat dihindari," ujarnya.

Zulpan menjelaskan, syariat ibadah haji merupakan ketentuan yang telah sempurna. Akan tetapi, aspek teknis pelaksanaannya dapat mengalami perubahan sebagai dampak perkembangan zaman serta situasi dan kondisi di lapangan.

Salah satu contohnya adalah kebijakan murur di Muzdalifah dan tanazul di Mina yang diterapkan untuk mengurangi kepadatan jamaah serta menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Khutbah Wukuf dan Makna Persamaan Umat Manusia

Ustaz Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A., yang juga menjadi pemateri dengan moderator Ustaz Ilman Mhd. Akhyaruddin, M.H., dalam paparannya menjelaskan bahwa khutbah wukuf merupakan khutbah yang disampaikan di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah sebagai salah satu rangkaian penting dalam puncak ibadah haji.

Khutbah tersebut mengandung pesan mendalam tentang ketakwaan sebagai bekal terbaik, mengingatkan manusia terhadap gambaran Padang Mahsyar, memperkuat persaudaraan sesama umat manusia, serta menjadi momentum pengampunan dan memperbanyak doa.

Landasan pelaksanaan khutbah wukuf antara lain terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah mengenai tata cara haji Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut dikisahkan, ketika matahari telah tergelincir, Rasulullah SAW memerintahkan agar unta Al-Qashwa dipasangi pelana. Selanjutnya, beliau menuju Lembah Uranah dan menyampaikan khutbah di hadapan umat.

Adapun pesan utama khutbah tersebut mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan antarsesama, perlindungan hak-hak perempuan, penghapusan praktik riba, serta kewajiban menjaga amanah.

Mengenai murur, Zulpan menjelaskan bahwa dalam konteks penyelenggaraan haji, murur merupakan skema pergerakan jamaah dari Arafah menuju Mina dengan melintasi kawasan Muzdalifah tanpa turun dari bus untuk melaksanakan mabit sebagaimana mekanisme biasa.

Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kepadatan ekstrem di Muzdalifah sekaligus melindungi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jamaah, khususnya kelompok lanjut usia dan jamaah yang memiliki keterbatasan fisik.

Ia menyebutkan, kebolehan mengambil kemudahan dalam menjalankan ibadah antara lain didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 185 dan QS. Al-Hajj ayat 78 yang menegaskan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya.

Selain itu, terdapat landasan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang peristiwa Saudah binti Zam'ah yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal sebelum terjadi kepadatan jamaah. Rasulullah SAW pun memberikan izin karena Saudah merupakan perempuan yang lambat berjalan.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Padangsidimpuan, H. Iswardin Nasution, M.Pd.; Ketua MUI Padangsidimpuan, Ustaz Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A.; dan Ketua Komisi Fatwa MUI Padangsidimpuan, Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon. Waspada.id/Mohot Lubis.

Dua Jenis Dam dalam Ibadah Haji

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Padangsidimpuan, Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, dalam paparannya menjelaskan bahwa dam dalam pelaksanaan ibadah haji secara umum terbagi menjadi dua kategori, yakni Dam Nusuk dan Dam Isa'ah.

Dam Nusuk merupakan dam yang diwajibkan bagi jamaah yang melaksanakan haji Tamattu atau Qiran. Sementara Dam Isa'ah merupakan dam yang dikenakan akibat pelanggaran terhadap ketentuan ihram atau ketentuan tertentu dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Ketentuan mengenai dam tersebut antara lain merujuk pada firman Allah SWT sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 196.

Terkait penyembelihan hewan dam di luar Tanah Haram, Zainal menjelaskan bahwa Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 menegaskan daging hewan dam wajib didistribusikan kepada fakir miskin yang berada di Tanah Haram.

Namun, terdapat pengecualian apabila ada pertimbangan lain yang dibenarkan syariat demi kemaslahatan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, pendistribusian daging dam dapat dilakukan di luar Tanah Haram.

Ia juga menyinggung Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 4 Tahun 2026 tertanggal 14 Maret 2026 yang memutuskan bahwa penyembelihan hewan dam di Indonesia dinyatakan sah berdasarkan sejumlah pertimbangan syariat. (id46)