Mulai Oktober 2027, Perusahaan Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang wajib disiapkan perusahaan bagi para pekerjanya. Dana tersebut dirancang sebagai bantalan finansial untuk memberikan kepastian perlindungan ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan DCP tidak hanya memberikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

"Karena ketika seorang pekerja kehilangan pekerjaannya bukan hanya dia yang rugi. Kalau dia berkeluarga, ada istri, anaknya. Kalau dia masih bujangan juga masih ada yang jadi tanggungan dan sebagainya," kata Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, Jumat (13/11/2026).

Menurut Indah, Singapura menjadi salah satu negara yang dijadikan rujukan karena telah menerapkan pengelolaan dana cadangan pesangon secara terpusat. Perbedaan skala negara, kata dia, bukan menjadi penghalang untuk menghadirkan jaminan nyata bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

"Tapi konteksnya kan bukan besar-kecil (negara), konteksnya adalah keberpihakan pelindungan bagi pekerja/buruh jika dia terpaksa kehilangan pekerjaannya," tegas dia.

Ia menjelaskan, keputusan pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengelola dana cadangan pesangon merupakan wujud nyata perlindungan tenaga kerja, sejalan dengan praktik yang telah dijalankan di berbagai negara.

Sebelumnya, Kemnaker mengungkap rencana pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut merupakan mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan menyetorkan dana tersebut ke lembaga bentukan pemerintah.

"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," ungkap Indah.

Dengan aturan baru tersebut, Dana Pensiun (Dapen) milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak lagi diperbolehkan mengelola dana cadangan pesangon.

"Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah," jelas dia.

Indah mengaku banyak menerima masukan dari perusahaan agar Dapen tetap diizinkan mengelola DCP. Namun, ketentuan dalam undang-undang telah mengatur bahwa seluruh dana harus terpusat di satu lembaga resmi pemerintah.

Masa Transisi Satu Tahun

Indah juga meminta perusahaan segera mempersiapkan diri menghadapi masa transisi menuju kewajiban penyetoran DCP. Pemerintah memberikan tenggat waktu satu tahun sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diterbitkan.

Dengan demikian, mulai Oktober 2027 seluruh perusahaan wajib menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke lembaga bentukan pemerintah.

"Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon," jelasnya.

Meski aturan teknis turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) masih dalam proses penyusunan, Indah menyarankan perusahaan tidak menunda persiapan administrasi internal.

"Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan," pungkas Indah. (Lip6)