Norwegia Tambah Dana Iklim Rp1,8 Triliun untuk Indonesia, Apresiasi Penurunan Emisi Hutan


JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah Norwegia kembali menambah dukungan pendanaan iklim untuk Indonesia sebesar US$100 juta atau setara Rp1,8 triliun. Tambahan dana tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan selama periode 2020-2023.
Tambahan pendanaan ini sekaligus memperkuat kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam upaya perlindungan hutan serta pengendalian perubahan iklim.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Norwegia di Paviliun Indonesia, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyambut baik tambahan kontribusi tersebut. Menurutnya, dukungan Norwegia mencerminkan kepercayaan dan komitmen kedua negara dalam mendorong aksi iklim yang berkelanjutan.
"Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini. Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan," ujar Hashim.
Hashim menilai dukungan pendanaan internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Negara-negara pemilik hutan tropis, menurutnya, perlu memperoleh dukungan pendanaan yang adil karena turut memberikan manfaat ekologis bagi dunia.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan hutan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan, ketersediaan air, dan kesejahteraan masyarakat.
"Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi masyarakat, menjaga ketahanan air dan pangan, serta memperkuat ketahanan nasional. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan," tutur Hashim.
Kontribusi Norwegia Naik Dua Kali Lipat
Tambahan dana sebesar US$100 juta tersebut diberikan melalui skema Results-Based Contribution (RBC) tahap kelima. Dalam skema ini, Norwegia menetapkan pembayaran sebesar US$10 per ton setara karbon dioksida (CO2e).
Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan empat tahap kontribusi sebelumnya yang menggunakan tarif US$5 per ton CO2e.
Sebelumnya, Indonesia telah menerima total US$216 juta dari Norwegia melalui empat tahap pembayaran. Dana tersebut diberikan atas capaian penurunan emisi yang telah terverifikasi untuk periode 2016-2017 hingga 2019-2020.
Selain memperkuat kerja sama pendanaan dengan Norwegia, Indonesia juga mendorong mekanisme pembiayaan global melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Sebagai anggota Dewan TFFF, Indonesia berkomitmen mendorong tata kelola pendanaan yang transparan sekaligus tetap menghormati prioritas pembangunan masing-masing negara.
Indonesia juga telah menyatakan komitmen investasi sebesar US$1 miliar untuk mekanisme pembiayaan tersebut. Pemerintah menyatakan siap merealisasikan komitmen itu seiring dengan langkah kontribusi Brasil.
Di sisi lain, Indonesia turut mendorong pengembangan pasar karbon dengan standar integritas tinggi. Namun, mekanisme pasar karbon diharapkan hanya menjadi pelengkap dan tidak menggantikan kewajiban negara-negara maju dalam menyediakan pendanaan publik untuk penanganan perubahan iklim.
Perhutanan Sosial Diperluas, Target FOLU Net Sink 2030 Diperkuat
Dari sisi kebijakan dalam negeri, pemerintah terus menjalankan target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program ini diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui perlindungan hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Perlindungan kawasan hutan juga diperkuat melalui program perhutanan sosial. Hingga kini, program tersebut telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada sekitar 1,4 juta keluarga.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan peningkatan jumlah personel penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari sebelumnya 5.000 menjadi 70.000 orang.
Penambahan personel tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan dan konservasi di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) membutuhkan aksi terkoordinasi lintas sektor.
Menurutnya, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran penting dalam pencapaian target tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran.
KLH/BPLH juga berperan menjaga integritas pencapaian NDC melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan hasil mitigasi sektoral dengan target nasional, serta peningkatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca atau Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Indonesia turut menegaskan bahwa pembayaran berbasis hasil harus selaras dengan kerangka Nilai Ekonomi Karbon nasional, target NDC, pengaturan MRV, serta Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
Integrasi pencatatan dan penghitungan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda atau double counting.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pengetahuan serta keterlibatan warga setempat turut membantu menjaga kawasan hutan.
"Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka," tutur Rohmat.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, mengapresiasi capaian Indonesia dalam perlindungan hutan.
"Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan," ujarnya. (cnni)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda