Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

OJK dan LPS Tandatangani Juklak Dukung Program Penjaminan Polis

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 9.40 PM WIB
OJK dan LPS Tandatangani Juklak Dukung Program Penjaminan Polis
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam mendukung rangka Program Penjaminan Polis (PPP).

Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.

Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Pogram Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dari Nusa Dua, Bali (17/11/2026).

PPP tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028.

Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.

Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Ia mengapresiasi milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

Pokok Pengaturan Juklak

Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.

Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Adapun pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian

Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.

Ogi menuturkan sektor perasuransian dan dana pensiun Indonesia resmi memenuhi standar global. Dari hasil evaluasi aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris pada 3 November 2026. Evaluasi ini melibatkan 25 komite OECD, termasuk komite pasar keuangan yang membawahi sektor asuransi.

Ogi menyatakan, pengakuan lembaga ekonomi internasional tersebut menjadi modal penting bagi industri asuransi domestik. OJK mempresentasikan kondisi industri nasional langsung di hadapan para perwakilan negara anggota OECD.

“Alhamdulillah bahwa untuk sektor asuransi, pelaksanaan industri asuransi di Indonesia sudah dinyatakan memadai untuk mengikuti standar dari OECD,” imbuhnya.

OJK saat ini terus mengawal lima fondasi utama perubahan struktural industri asuransi nasional. Fondasi pertama mencakup penguatan permodalan perusahaan asuransi secara bertahap pada 2026 dan 2028. Fondasi kedua berfokus pada peningkatan standar tata kelola dan manajemen risiko perusahaan keuangan.

Fondasi ketiga menyasar penguatan perlindungan konsumen melalui kehadiran Program Penjaminan Polis. Fondasi keempat menyoroti registrasi pialang asuransi dan penegakan kode etik. Fondasi terakhir menyelaraskan praktik industri lokal dengan standar akuntansi global melalui penerapan PSAK 117 mulai 1 Januari 2026.

Ogi memastikan otoritas mengambil langkah tegas untuk memperbaiki ketahanan industri pasca munculnya berbagai kasus di masa lalu. “Kita membangun fondasi secara struktural. Kita menyebutnya ini raising the bar, artinya menaikkan standarnya mengikuti standar dari industri di negara-negara lain,” tegas Ogi.

Terkait fondasi perlindungan konsumen, OJK menargetkan pelaksanaaan Program Penjaminan Polis berjalan paling lambat pada Januari 2028. OJK juga baru saja merampungkan penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah ini mengukuhkan infrastruktur data sebelum penjaminan polis resmi bergulir.

Pemerintah pusat juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai payung hukum utama pelaksanaan penjaminan polis oleh LPS. Ogi menargetkan regulasi tersebut bisa terbit pada akhir tahun depan.

“Tadi siang juga ada acara penandatanganan OJK dengan LPS untuk persiapan Program Penjaminan Polis. Diharapkan PP Program Penjaminan Polis akan terbit di akhir tahun 2027,” ujar Ogi.

Indonesia juga memegang peran sentral dalam peta industri asuransi Asia Tenggara tahun ini. Bali mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN (AIRM) ke-29 dan Dewan Asuransi ASEAN (AIC) ke-52. Forum regional ini dihadiri penuh oleh perwakilan 11 negara anggota ASEAN.

Forum ini mengusung tema penguatan ketahanan ekosistem asuransi kawasan untuk menghadapi ketidakpastian global dan percepatan transformasi digital. Agenda ini berjalan paralel dengan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

“Indonesia menjadi host tuan rumah penyelenggaraan AIRM 2026. Kita kebagian lagi di 2026, karena kita menjadi anggota secara bergiliran,” sebut Ogi.

Selain masalah regulasi, OJK turut menyoroti minimnya kontribusi sektor asuransi dan dana pensiun terhadap pembiayaan pembangunan. Total investasi dari industri perasuransian dan dana pensiun saat ini baru menyentuh angka 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih sangat kecil dibandingkan negara-negara maju.

Kondisi faktual ini menunjukkan ruang pertumbuhan industri yang masih sangat lebar. Dana kelolaan asuransi dan dana pensiun memiliki potensi besar menjadi motor utama penggerak pembangunan infrastruktur nasional masa depan.

“Peran dalam ekosistem sektor keuangan, asuransi dan dana pensiun itu ada dua peran. Satu sebagai risk absorber, dan dia punya dana jangka panjang. Kalau dibandingkan dengan GDP kita, itu baru sekitar 6 persen,” pungkas Ogi. (Id88)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement