OJK dan UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Hadapi Kejahatan Aset Kripto


YOGYAKARTA (Waspada.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang terus berkembang di tingkat regional maupun internasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (18/11). Kegiatan yang berlangsung pada 18–20 November 2026 itu dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, serta pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, dan memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai risiko.
Dalam sambutannya, Adi Budiarso menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK, telah membuka berbagai peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di setiap negara menjadi tantangan dalam menangani aktivitas ilegal.
Salah satu persoalan tersebut terlihat dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Karena itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Upaya tersebut perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi.
Perkuat Kolaborasi Regional dan Internasional
Forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti perwakilan dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang serta Amerika Serikat.
Sejumlah otoritas pengawas sektor keuangan yang berpartisipasi di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
Selain regulator, forum tersebut melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Selama pertemuan, para delegasi membahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, hingga implementasi FATF Travel Rule.
Pembahasan juga mencakup tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara, perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, serta studi kasus penegakan hukum.
Para peserta turut mengikuti diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional menghadapi berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.
Melalui forum tersebut, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif.
Penyelenggaraan kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan pelindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. (id09)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda