OJK Setujui Penggabungan Dua BPR Syariah di Sumut, Perkuat Permodalan dan Daya Saing

MEDAN (Waspada.id): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.

Penggabungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatera Utara. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung pembiayaan sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Insan Cita.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyerahkan keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11).

Triyoga menyampaikan, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.

“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Triyoga.

Penggabungan tersebut akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset akan melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.

Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Penggabungan secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, yaitu penguatan struktur dan daya saing industri melalui akselerasi konsolidasi.

Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (id09)