Operasi Geopolitik Memegarkan SumutOperasi Geopolitik Memegarkan SumutOperasiGeopolitikMemegarkanSumut

Medan sedang gemetar. Bukan gempa—tapi tendangan politik yang mengancam merobek peta administrasi raksasa terluas di Pulau Sumatra.

MUSLIM SIMBOLON tak tampak seperti pria yang baru saja menyulut api. Diam-diam, Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KP2SPT) ini sedang merakit bom waktu demografi. Empat pasukan pemekaran—Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias—bakal disatukan dalam satu barisan. Targetnya: Jakarta. "Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat. Kita harus satu barisan," ujarnya, Selasa 5 Mei 2026.

Baca baik-baik: satu barisan. Bukan lagi empat suara berisik yang mudah ditenggelamkan birokrat Kemendagri.

Sumatera Utara adalah “monster”. Luasnya 72.981 kilometer persegi—lebih lapang dari Irlandia dan Belgia jika digabung. Penduduknya 15,7 juta jiwa, terbesar keempat di Indonesia, terbanyak di luar Jawa. Tapi ukuran tak pernah menjamin keadilan. Jarak dari Gunungsitoli ke Padang Sidempuan lebih jauh daripada Jakarta ke Surabaya. Medan, episentrum ekonomi ibu kota, menenggelamkan segalanya dalam pusaran kemacetan dan kesenjangan tak terbendung.

Data tak berbohara. Delapan kabupaten di Sumut memiliki PDRB per kapita di bawah Rp50 juta. Sementara Kota Medan menguasai puncak: Rp122,5 juta per jiwa. Indeks Williamson—alat ukur ketimpangan—menunjukkan angka 0,4406, kategori "sedang" yang sebenarnya menyakitkan. Artinya: kaya di sini, miskin di sana, dan jurang di antaranya tak pernah disentuh kebijakan.

Inilah sebabnya Muslim Simbolon tak main-main. Ia mengonfirmasi: seluruh panitia pemekaran di Sumut akan dikonsolidasikan. Mereka akan duduk bareng, menyusun peta jalan bersama, lalu menyerbu ibu kota dengan satu tuntutan: masukkan daerah otonomi baru (DOB) dalam rencana strategis pembangunan nasional, khususnya penataan wilayah.

Lihatlah medannya. Sumatera Tenggara menggandeng lima daerah dari Tapanuli Selatan hingga Mandailing Natal—ibu kota di Padang Sidempuan. Tapanuli, membawa enam kabupaten. Kepulauan Nias, 902 kilometer persegi daratan terpencar di Samudra Hindia, punya identitas maritim yang tak bisa ditundukkan Medan. Dan Sumatera Pantai Timur (Sumpatim)—dari Asahan, Labuhan Batu, Labura, Labusel, Kota Tanjung Balai hingga Batu Bara—adalah jantung industri yang merasa tersedot ke barat.

Jika pecah menjadi lima provinsi, masing-masing akan berukuran sekitar 14.500 kilometer persegi. Masih lebih besar dari Timor Leste. Cukup untuk berdiri sendiri? Pertanyaan itu memang menantang. Tapi yang pasti: mereka sudah mual ditundukkan logika "ekonomi dulu, otonomi belakangan".

Tapi jalan tak mulus. Gubernur Bobby Nasution, tak tampak antusias. Dalam Musrenbang Sumut 2027, hadir Mendagri Tito Karnavian, Bobby menyindir Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian—salah satu motor Sumpatim. "Kalau mau dimekarkan, nggak jadi kami buat kawasan industri di sana," ucap Bobby, setengah bercanda, setengah mengancam. Ia mengingatkan: pemekaran bukan cuma soal jumlah provinsi bertambah, tapi juga bisa berkurang. "Takutnya bukan malah berkembang, hilang pula nanti."

Bobby punya data untuk berteriak. APBD Sumut 2025 mencapai Rp13,30 triliun, tapi 60 persennya masih mengandalkan transfer pusat. Hanya 40 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Batu Bara? Lebih parah: 70 persen anggarannya dari transfer, PAD-nya hanya 30 persen. "Jangan hanya gerakan politiklah," tegas Bobby. "Gerakan pembangunan saja."

Tapi Muslim Simbolon tak gentar. Ia justru membuka saluran diplomatik: KP2SPT siap dialog dengan Gubernur. Bukan penyerangan frontal, tapi manuver kelinci—menyelinap masuk lewat celah persepsi. Ia tahu, tanpa restu atau setidaknya diam dari Medan, perang ini bakal berkepanjangan.

Yang menarik: moratorium pemekaran yang selama ini jadi tameng baja, mulai berkarat. Tito Karnavian sendiri membuka celah. Moratorium DOB memang belum dicabut—bahkan hingga April 2025 tercatat 341 usulan pemekaran mengantri, termasuk 42 calon provinsi baru. Tapi Tito berkali-kali menegaskan: jika ada "strategi nasional", pintu bisa terbuka. Celah itulah yang diburu Muslim dan “pasukannya”.

Sejarah sebenarnya berpihak pada pemekaran. Sumut sendiri lahir dari pembelahan: 1948, Sumatera dibelah tiga. 1956, Aceh lepas. 1964, Riau menyusul. Yang tersisa sekarang adalah raksasa yang terlalu besar untuk diurus dengan satu pena di Medan.

Peta di ruang rapat KP2SPT kini dipenuhi tanda panah merah. Muslim Simbolon menatapnya seperti jenderal menatap medan perang. Ia tahu, Jakarta tak akan menoleh hanya karena drama daerah. Butuh bukti, butuk konsolidasi, butuh tekanan politik yang terukur.

"Kita harus satu barisan," ulangnya. Bukan lagi empat suara berisik, tapi satu dentuman gong di telinga para pembuat kebijakan.

Di luar jendela, lampu-lampu Medan mulai menyala. Kota ini tak tahu bahwa sedang berlangsung perang dingin. Empat pasukan sedang merancang strategi untuk membelah raksasa Sumut. Dan Muslim Simbolon, dengan nada tenang yang menakutkan, sudah menarik garis di pasir: Jakarta menunggu. Kita datang bersama, atau kita tak datang sama sekali. Itulah mimpi besar mereka: Memegarkan Sumut menjadi lima “distrik”.