Ormas LAKI Desak KPK RI Usut Temuan TTI Terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemko Subulussalam Rp78,37 Miliar

SUBULUSSALAM (Waspada.id): Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI usut tuntas temuan Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyangkut pengadaan barang dan jasa Pemko Subulussalam TA 2026 senilai Rp78,37 miliar.

Dikatakan KPK RI perlu turun tangan langsung melakukan penelaahan terhadap sejumlah indikator kerawanan sesuai temuan TTI karena dinilai sangat serius.

Demikian rilis Ahmad Rambe (foto), Ketua DPC Ormas LAKI Kota Subulussalam diterima Waspada.id, Rabu (11/11).

Menurutnya, hasil analisis TTI terhadap 397 transaksi pengadaan senilai Rp78,37 miliar, ditemukan sebanyak 341 transaksi atau sekira 73,75% nilai pengadaan dilakukan melalui pengadaan langsung, mencapai Rp57,79 miliar.

"Uang yang digunakan untuk semua kegiatan pengadaan itu kan uang rakyat. Pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan jika semua prosedur telah dilaksanakan. Publik membutuhkan dokumen, penjelasan dan bukti bahwa setiap proses pengadaan benar-benar berjalan sesuai ketentuan," rilis Ketua LAKI, Rambe.

Menurut Rambe, terkhusus perlu mendapat perhatian terkait temuan 59 transaksi pekerjaan konstruksi senilai antara Rp350 juta hingga Rp400 juta.

Termasuk paket lanjutan Pembangunan MCK dan halaman mushalla, kode RUP 67699180 dengan nilai Rp399.550.992 hanya terpaut Rp449.008 dari batas maksimal pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, Rp400juta.

LAKI kata Rambe, mengingatkan Inspektorat Kota Subulussalam tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, tetapi harus diarahkan untuk memastikan apakah terdapat pemecahan paket pekerjaan yang secara substansi seharusnya dapat dilaksanakan dalam satu paket, lalu dipisahkan untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang lebih kompetitif.

Selain dominasi pengadaan langsung, TTI juga mencatat konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia, yakni tercatat 20 penyedia masing-masing memperoleh lebih dari lima kali transaksi, dengan akumulasi 197 senilai Rp28,59 miliar.

Sejumlah penyedia tersebut, antara lain CV DIY & CE 21 transaksi, AZC 20 transaksi, CV CPC 19 transaksi, AB 15 transaksi dan CV EC 11 transaksi, Rp446.78 juta.

Masih terkait Analisis TTI, kata Rambe, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) mencatat 203 transaksi senilai Rp43,09 miliar dan Dinas PUPR 102 transaksi, senilai Rp19,74 miliar.

Jika digabungkan, kedua OPD tersebut mengelola transaksi senilai Rp62,83 miliar atau sekitar 80,17% dari seluruh nilai pengadaan yang dianalisis.

"Pemko harus membuka informasi mengenai kegiatan apa saja yang dibiayai, siapa penyedia, di mana pekerjaan dan bagaimana kualitas hasil pekerjaan," tegas Rambe.

Terkait sejumlah indikator kerawanan itu LAKI mendesak KPK RI melakukan penelaahan terhadap pola pengadaan barang dan jasa Pemko Subulussalam TA 2026.

Selain itu, KPK diharapkan dapat mencermati dominasi pengadaan langsung pola paket konstruksi yang mendekati batas Rp400 juta, konsentrasi transaksi pada sejumlah penyedia serta besarnya nilai pengadaan pada dua OPD tersebut.

Meskipun desakan ini bukan berarti telah terjadi indikasi tindak pidana korupsi, tetapi besarnya anggaran publik dan munculnya sejumlah indikator risiko menjadi alasan kuat untuk mendorong pengawasan lebih serius, independen dan berbasis bukti.

Pemko Subulussalam juga didesak membuka data pengadaan secara gamblang, mulai dari perencanaan, RUP, HPS, kontrak, identitas penyedia, realisasi pekerjaan hingga hasil pemeriksaan dan serah terima sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Tiga pihak dikonfirmasi terpisah terkait hal ini melalui WA, yakni Plt. Kadis PUPR, Irman Suryadi belum memberi keterangan. "Sedang DL, besok saja kita jumpa konfirmasi," pesan WA Irman.

Sementara Kepala Distanbunkan, Herwinsyah Putra belum merespon, sedangkan unsur pimpinan AB enggan berkomentar. (id130)