Padangsidimpuan Kucurkan Rp2,96 Miliar TKD Tambahan untuk Pembangunan Ulang Jembatan Aek Tuhul


PADANGSIDIMPUAN (Waspada.id): Pembangunan ulang Jembatan Aek Tuhul di perbatasan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Padangsidimpuan Batunadua sedang berlangsung menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan senilai Rp2,96 miliar. Jembatan dibangun lebih lebar dan ditinggikan 1,5 meter dari posisi sebelumnya untuk mengurangi risiko banjir dan kecelakaan, dengan target penyelesaian akhir Desember 2026.
Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Kamadie Konstruksi ini memiliki spesifikasi panjang 12,8 meter dan lebar 8 meter. Hingga Jumat (13/11/2026), progres fisik telah mencapai 20 persen dan berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Aulia Harahap (35), warga Kelurahan Silandit, menyambut baik pembangunan tersebut. “Kami bersyukur jembatan ini dibangun kembali. Semoga setelah selesai, lintasan menjadi lebih mudah, nyaman, dan mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini terjadi di kawasan ini,” ucapnya.
Dibangun Lebih Tinggi agar Aman dari Genangan
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Addi Mawardi, menjelaskan jembatan lama kerap tergenang air saat hujan dan tergolong sempit sehingga rawan kecelakaan. Oleh karena itu, jembatan baru tidak hanya diperlebar tetapi juga ditinggikan sekitar 1,5 meter agar lebih aman terhadap luapan air.
“Jembatan ini menghubungkan jalan kota dengan jaringan jalan nasional dan provinsi di kawasan Aek Tampang dan Jalan Baru. Sangat strategis untuk mobilitas warga dari berbagai desa dan kelurahan di dua kecamatan,” jelas Addi.
Selama pekerjaan berlangsung, akses di sekitar lokasi ditutup sementara. Pengguna jalan diarahkan melalui jalur alternatif dari arah Aek Tampang maupun Simpang Masjid Zainal Abidin, Jalan Baru.
Bagian dari Pemulihan Pascabencana Nasional
Pembangunan ini merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera, yang berjalan secara bertahap dari pemulihan layanan dasar hingga rekonstruksi infrastruktur dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi — sesuai mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.
Secara nasional, pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp21,1 triliun dari total kebutuhan Rp22,3 triliun untuk penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, menekankan pembangunan jembatan dan jalan harus berstandar lebih kokoh agar tidak kembali rusak saat bencana datang.
“Fungsional dulu, meskipun belum permanen. Setelah akses terpulihkan, kita bangun kembali dengan kualitas yang lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Tito.
Khusus di Sumatera Utara, kebutuhan pemulihan infrastruktur pascabencana diperkirakan mencapai Rp30,5 triliun. Per pertengahan November 2026, sebanyak 351 jembatan di Sumatera Utara telah selesai diperbaiki, sementara 22 jembatan lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Total TKD Tambahan Padangsidimpuan Capai Rp111 Miliar
Kasatgas PRR berulang kali mendorong daerah mempercepat realisasi TKD Tambahan untuk pemulihan pascabencana. Sebagai Mendagri, Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang memperluas cakupan penggunaan TKD Tambahan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Di antara kegiatan yang dapat didanai oleh TKD Tambahan adalah perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
Selain itu kegiatan berikut juga tercakup: pembersihan lumpur dengan skema gotong royong; pembangunan kembali prasarana dan sarana termasuk sarana sosial; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah ya agar tambahan TKD yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” kata Tito, seusai melaporkan progres pekerjaan Satgas PRR kepada Presiden dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, 9 November 2026.
Ia menyoroti masih bervariasinya tingkat penggunaan TKD Tambahan di berbagai daerah. “Di Aceh yang tinggi seperti di Kabupaten Pidie. Itu sudah menggunakan 93% dari tambahan TKD-nya. Tapi ada juga yang nol, Bireuen,” kata dia.
Hal yang sama terjadi di Sumatera Utara. “Di Sumatera Utara yang tertinggi itu 60% di Asahan. Ada yang masih 0%, Mandailing Natal dan Kabupaten Toba,” kata dia.
Tito mengatakan memahami bahwa mungkin ada berbagai alasan di balik lambatnya realisasi.
“Saya tahu ada yang punya alasan bahwa (pekerjaan) akan dibayar ketika sudah selesai di akhir tahun. Fine kalau itu alasannya. Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain yang bukan bencana atau karena sengaja untuk dijadikan SILPA akhir tahun. Enggak boleh. Gunakan dan kami akan pantau itu,”kata Tito.
Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menyebut Jembatan Aek Tuhul adalah satu dari berbagai proyek yang didukung TKD Tambahan 2026 dengan total alokasi Rp111 miliar. Dinas PUPR sendiri menerima porsi Rp21,39 miliar untuk rehabilitasi jalan, jembatan, tanggul sungai, dan drainase di seluruh kota. Di sektor Bina Marga, delapan lokasi pekerjaan sedang berjalan dengan total anggaran sekitar Rp7 miliar.
Aulia Harahap mewakili warga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan daerah. “Terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Semoga ke depan perhatian ini terus berlanjut, tidak hanya untuk jembatan ini, tetapi juga fasilitas publik lainnya yang membutuhkan perbaikan demi kenyamanan dan keselamatan kita semua,” harapnya.
Tentang TKD Tambahan
TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda