Pajak dan Bea Cukai 2027 Ditargetkan Rp2.908 TriliunPajak dan Bea Cukai 2027 Ditargetkan Rp2.908 TriliunPajakdanBeaCukai2027DitargetkanRp2.908Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memasang target tinggi untuk penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027. Penerimaan dari pajak serta kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai Rp2.908 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerimaan perpajakan akan menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara pada 2027.

“Yang kencang adalah penerimaan perpajakan, diperkirakan mencapai Rp2.908 triliun,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (15/8/2026).

Target tersebut terutama ditopang oleh penerimaan pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp2.591,4 triliun, naik 12,1 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai justru diproyeksikan sedikit menurun menjadi Rp316,6 triliun. Angka tersebut terkoreksi 1,2 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp320,6 triliun.

Pendapatan Negara Tembus Rp3.426 Triliun

Di luar penerimaan perpajakan, pemerintah memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2027 sebesar Rp517,4 triliun.

Angka tersebut turun 10 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 yang mencapai Rp575,1 triliun.

Pemerintah juga menargetkan penerimaan hibah sebesar Rp700 miliar, turun 56 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1,5 triliun.

Dengan seluruh komponen tersebut, total pendapatan negara dalam RAPBN 2027 dipatok mencapai Rp3.426 triliun. Target ini tumbuh 6,8 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun.

Purbaya menjelaskan, peningkatan pendapatan negara akan dikejar antara lain melalui perbaikan kepatuhan pajak (tax compliance) dan perluasan basis pajak (tax base).

Belanja Negara Rp4.097 Triliun

Di sisi belanja, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027.

Belanja negara tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) dialokasikan sebesar Rp3.362,2 triliun, naik 3,6 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.245,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.504,7 triliun. Angka ini turun 7,7 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1.630,4 triliun.

Sebaliknya, belanja non-K/L meningkat menjadi Rp1.857,5 triliun, atau naik 15 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp1.615,1 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun, meningkat 5,5 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp696,9 triliun.

Komposisi tersebut menunjukkan pemerintah tetap menjaga ruang fiskal untuk membiayai berbagai program nasional sekaligus mendukung pembangunan di daerah melalui transfer anggaran.

Dengan target penerimaan Rp3.426 triliun dan belanja Rp4.097,2 triliun, RAPBN 2027 masih menghadapi kebutuhan pembiayaan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara. (Lip6)