Pakar Hukum hingga Industri Minta Dampak Pelarangan Vape Dikaji Menyeluruh


JAKARTA (Waspada.id): Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut untuk melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran vape melalui peraturan daerah narkoba memunculkan perhatian terhadap dampak kebijakan tersebut bagi produk dan pelaku usaha yang beroperasi secara legal.
Di tengah rencana tersebut, pakar hukum dan asosiasi industri mengingatkan agar persoalan penyalahgunaan vape tidak serta-merta dijawab dengan pelarangan menyeluruh. Kebijakan dinilai perlu berbasis data, diarahkan secara tepat terhadap persoalan yang hendak diselesaikan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem usaha legal.
Di tengah perkembangan tersebut, Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan perlu didasarkan pada data dan melihat secara jelas persoalan yang hendak diselesaikan. Menurutnya, risiko suatu produk disalahgunakan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk menyamaratakan keseluruhan produk maupun kegiatan usaha yang berjalan secara legal.
“Dalam ilmu perundang-undangan, ada kondisi yang menentukan perlu atau tidaknya sesuatu diatur. Harus ada hal yang urgen untuk diatur dan itu harus berbasis data. Soal disalahgunakan, semua hal bisa disalahgunakan. Pertanyaannya, pada tingkat mana disebut salah guna,” tutur Mirza Nasution, Selasa (17/11/2026).
Selain dasar data yang kuat, Mirza Nasution menilai dampak suatu kebijakan juga perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, karena norma hukum berlaku bagi masyarakat luas, penyusunannya perlu mempertimbangkan kesiapan berbagai pihak yang nantinya menjalankan maupun terdampak oleh kebijakan tersebut.
“Norma hukum itu mengatur untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok atau individu. Karena itu, perlu dilihat kesiapan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Semuanya harus nyambung, satu gelombang, satu frekuensi. Kalau beda frekuensi, nanti akan sulit,” kata Mirza Nasution.
Aspek lain yang menurutnya perlu dievaluasi adalah efektivitas pengawasan. Keberadaan produk yang diselewengkan maupun diselundupkan, kata Mirza Nasution, perlu dilihat dari sisi bagaimana pengawasan terhadap praktik tersebut selama ini berjalan.
“Soal controlling tadi: kalau orang bisa menyelewengkan dan menyelundupkan, berarti pengawasannya perlu dievaluasi agar ke depan bisa semakin efektif,” ujar Mirza Nasution.
Produk Legal dan Penyalahgunaan Perlu Dibedakan
Pentingnya data dalam penyusunan kebijakan juga terlihat dalam pembedaan antara produk rokok elektronik legal dan produk yang disalahgunakan untuk narkotika. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Djaka Kusmartata, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa hingga saat itu tidak ditemukan vape mengandung narkotika pada produk yang berpita cukai resmi.
“Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.
Pembedaan tersebut juga menjadi perhatian pelaku industri di tengah berkembangnya wacana pelarangan. Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) berharap penanganan terhadap penyalahgunaan vape mempertimbangkan secara jelas perbedaan antara produk yang beredar secara legal dan produk ilegal yang disalahgunakan untuk narkotika, sehingga langkah yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Humas APVI, Filusif Faruq Vernanda, mengatakan ketidakpastian yang saat ini berkembang mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, termasuk terhadap potensi perubahan perilaku konsumen yang dapat berdampak pada keberlangsungan usaha.
“Kita itu sudah melakukan semua secara legal, kita berkontribusi secara pajak. Kita berharap pemerintah juga dapat melihat kondisi industri ini secara berimbang dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” kata Filusif Faruq Vernanda.
Menurut Filusif Faruq Vernanda, kepastian kebijakan menjadi penting karena dampaknya tidak berhenti pada keberlangsungan usaha, tetapi juga dapat dirasakan pekerja dan keluarga yang menggantungkan mata pencaharian pada ekosistem industri tersebut. Karena itu, APVI berharap kondisi pelaku usaha legal turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ke depan. (id09)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda