Pansus Aset DPRD Sumut Soroti 772 Persil Tanah Belum Bersertifikat


MEDAN (Waspada.id) – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Aset DPRD Sumatera Utara menemukan sebanyak 772 persil tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu sengketa, penguasaan oleh pihak lain, hingga hilangnya aset daerah.
Hal itu dikatakan Ketua Pansus Aset, Abdul Rahim Siregar ST MT, dalam penyampaian laporan Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11).
Abdul Rahim menjelaskan, berdasarkan data BPKAD per 31 Maret 2026, aset Pemprov Sumut tercatat sebanyak 20.671.136 unit dengan nilai perolehan sekitar Rp36,49 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.314 persil tanah.
Namun, dari 1.929 persil tanah operasional dan nonoperasional yang datanya disampaikan BPKAD, sebanyak 772 persil belum bersertifikat. Sebanyak 315 persil masuk kategori K3, 121 persil sedang dalam proses pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan 336 persil masih dalam proses inventarisasi dokumen.
Selain persoalan sertifikasi, Pansus juga menemukan sejumlah aset pendidikan berdiri di atas lahan milik pihak lain, termasuk kawasan perkebunan berstatus HGU maupun eks-HGU. Persoalan tersebut ditemukan antara lain di SMA Negeri 5 Pematangsiantar, SMA Negeri 1 Selesai Kabupaten Langkat, serta sejumlah sekolah di atas lahan PTPN.
Menurut Abdul Rahim, persoalan lahan sekolah yang telah berlangsung puluhan tahun itu harus segera diselesaikan karena menghambat pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Pansus meminta penyelesaian dilakukan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya pendataan dan inventarisasi aset. Masih terdapat aset yang belum tercatat lengkap, belum diverifikasi secara fisik, serta memiliki perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, ditemukan aset yang belum dimanfaatkan secara produktif, terbengkalai, atau dikuasai pihak lain.
Dalam pengelolaan aset BUMD, Pansus mencatat Perumda Tirtanadi menyampaikan nilai aset sekitar Rp1,8 triliun, sementara yang tercatat sekitar Rp900 miliar. Perbedaan tersebut dinilai perlu direkonsiliasi. Pansus juga menyoroti kawasan tangkapan air Sibolangit seluas sekitar 80 hektare yang melayani kurang lebih 50.000 sambungan rumah tangga dan menghadapi perubahan peruntukan serta pembabatan hutan.
Atas berbagai temuan itu, Pansus menyampaikan 13 rekomendasi kepada Pemprov Sumut. Di antaranya membentuk tim percepatan penyelesaian aset, mempercepat sertifikasi tanah, melakukan inventarisasi ulang dan verifikasi fisik, serta membangun sistem informasi aset yang terintegrasi.
Pansus secara khusus meminta agar persoalan aset pendidikan diprioritaskan dengan target menghasilkan kemajuan nyata dan terukur paling lama 12 bulan. Pemprov Sumut juga diminta menyampaikan laporan perkembangan kepada DPRD sekurang-kurangnya setiap tiga bulan.
Abdul Rahim menegaskan, rekomendasi Pansus tidak boleh berhenti sebagai dokumen laporan, tetapi harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan penyelesaian persoalan aset daerah. Pansus juga mendorong pengalokasian anggaran dalam APBD 2027 untuk pengurusan sertifikat, legalitas, penelusuran dokumen kepemilikan, penyelesaian persoalan hukum, serta pengamanan aset.
“Pengelolaan aset tidak cukup hanya bersifat administratif. Ini menyangkut kepastian hukum, produktivitas ekonomi, dan perlindungan kepentingan publik,” demikian pokok penegasan Pansus dalam laporannya.(wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda